Cegah Korupsi, Peneliti LP3ES Minta Pejabat Negara Tiru Nilai-nilai Koperasi

Kompas.com - 11/11/2020, 10:13 WIB
Ilustrasi korupsi SHUTTERSTOCK/ATSTOCK PRODUCTIONSIlustrasi korupsi
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior LP3ES Malik Ruslan menilai, koperasi yang digagas Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta atau Bung Hatta, bukan sekedar institusi ekonomi, namun juga mengajarkan pendidikan antikorupsi.

Adapun, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.

"Kenapa Bung Hatta menggagas tentang koperasi? Koperasi bagi Bung Hatta itu rupanya bukan hanya alat ekonomi, bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga itu institusi pendidikan," ujar Malik dalam sebuah seminar, Selasa (10/11/2020).

"Lebih khusus lagi itu pendidikan antikorupsi, antikorupsi apa di dalamnya, yakni kejujuran," kata Malik.

Baca juga: Ketua KPK: Dulu Pahlawan Korbankan Jiwa Raga, Saat Ini Kita Mulai dari Sikap Antikorupsi

Selain itu, Malik mengatakan, dalam sebuah koperasi, juga terdapat nilai-nilai kesabaran.

Malik melanjutkan, menurut Bung Hatta, kalau anggota koperasi itu belum mampu membeli satu barang tidak perlu berutang.

Bung Hatta menyarankan untuk bersabar dalam menabung sampai cukup untuk membeli hal yang diinginkan.

Malik menilai, berdasarkan kasus yang ada, sejumlah pejabat negara yang terlibat praktik korupsi adalah mereka yang tidak jujur dalam mengemban amanahnya dan mereka yang tidak sabar dalam memperoleh sesuatu.

Hal ini, menurut Malik, pada akhirnya membuat pejabat terjerat praktik korupsi akibat terlilit utang.

"Ada kasus di Jawa Timur, ada proyek di sana, kepala daerahnya dijanjikan fee dari proyeknya, rupanya fee itu besarnya Rp 500 juta, itu buat cicil mobil," ucap Malik.

"Ada juga kasus di Jakarta itu pejabat lembaga tinggi negara, korupsi itu, sogok itu, lebih dari Rp 1 miliar itu buat bayar apartemen," kata dia.

Baca juga: Di Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P, Pimpinan KPK Ingatkan 4 Prinsip Antikorupsi

Oleh karena itu, nilai-nilai dalam koperasi inilah, menurut Malik, perlu ditiru oleh pejabat negara.

Hal itu, agar penerapan good governance atau suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab di sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan maksimal.

Malik menilai, penerapan good governance belum berjalan dengan baik. Sebab, banyak koruptor yang ditangkap dan diadili justru berasal dari kalangan pejabat negara.

"Kenapa ini tidak jalan, kenapa itu tidak berfungsi? Kalau dari pemberantasan korupsi menurut saya karena tulang punggung dari good governance itu justru pelaku terbesar korupsi yakni pemerintah dan swasta," ujar Malik

Selain akibat peraturan yang tidak ketat, Malik menilai, alasan mendasar praktik korupsi di Indonesia yakni minimnya moralitas dari dalam diri.

Baca juga: Indeks Perilaku Antikorupsi Meningkat, KPK: Ini Hasil Strategi Pencegahan Korupsi

Menurut dia, cukup banyak aparatur sipil negara (ASN) yang belum terbuka terkait harta kekayaan yang dimiliki.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Nasional
TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

Nasional
Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemendikbud Akui Pembelajaran Jarak Jauh Menurunkan Kualitas Belajar

Kemendikbud Akui Pembelajaran Jarak Jauh Menurunkan Kualitas Belajar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X