Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harap Pandemi Covid-19 Tak Tambah Jumlah Stunting di Indonesia

Kompas.com - 10/11/2020, 13:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap pandemi Covid-19 tidak membuat jumlah stunting di Indonesia bertambah.

Apalagi, pemerintah saat ini memiliki target menurunkan angka stunting dari 27 persen ke 14 persen pada 2024.

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Guntur Iman Nefianto mengatakan, meskipun pandemi tetapi program dan kegiatan pencegahan stunting harus tetap dilakukan.

"Jangan sampai, masa pandemi Covid-19 ini menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan," ujar Guntur dikutip dari siaran pers, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Kementerian PPPA: Orangtua Perokok Sebabkan Anak Stunting

Guntur mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadinya penurunan kunjungan ke Posyandu.

Ia pun mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh dibiarkan agar target stunting pemerintah dapat tercapai.

"Diperlukan upaya-upaya inovatif dari pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga telah menyusun beberapa panduan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan di lapangan.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan konvergensi program dengan terlebih dahulu melakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di daerah tersebut.

Baca juga: Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Menurut Guntur, analisis situasi dan pemetaan tersebut penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi nyata di lapangan. Termasuk, program apa yang sudah dan belum ada.

"Dari hasil analisis situasi dan pemetaan ini dapat diketahui kondisi nyata di lapangan dan program atau kegiatan yang harus dilakukan," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, tumpang tindih antar program pun dapat dihindari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com