Survei Sebut Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Kompas.com - 08/11/2020, 10:57 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indo Barometer menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 47,4 persen.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, sedianya publik tidak hanya fokus kepada yang tidak puas dalam survei tersebut.

Sebab, kata dia, yang puas pada kinerja Wapres Ma'ruf Amin juga tidak kecil, yakni mencapai 40,8 persen.

Baca juga: Jubir Wapres: Maruf Amin Sebenarnya Ingin Berkunjung ke Papua...

"Yang puas pada kinerja Wapres juga tidak kecil (40,8 persen). Jangan hanya fokus pada yang tidak puas. Survei ini membandingkan Wapres KMA (Kyai Haji Ma'ruf Amin) dan Wapres JK," kata Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

Ia menekankan, yang harus dicatat dalam survei tersebut adalah bahwa ketidakpuasan pada Wapres Ma'ruf Amin lebih rendah dibandingkan ketidakpuasan pada Jusuf Kalla dalam setahun pertama menjabat.

Ia mengatakan, dalam survei serupa, yang tidak puas kepada Ma'ruf Amin ada sebanyak 47,4 persen, sedangkan yang tidak puas kepada Jusuf Kalla pada tahun pertama 2015 mencapai 52,9 persen.

"Kepuasan pada JK di tahun pertama memang lebih baik. Tapi bedanya tidak banyak, kepuasan pada JK 42,1 persen (2015) dan pada KMA 40,8 persen (2020)," kata dia.

"Yang harus dipahami, lima tahun lalu tidak ada pandemi, tahun ini ada pandemi," lanjut dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Menurut Masduki, melihat perbandingan tersebut, hal itu juga berarti bahwa peranan Wapres pada era Presiden Joko Widodo tidak berbeda jauh.

"Keputusan penting di tangan Presiden. Eksekusi kebijakan di tangan Menteri teknis. Maka tidak aneh, bila di antara lima alasan publik tidak puas pada Wapres adalah hasil kerja nyata belum terlihat (65 persen)," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X