Kompas.com - 05/11/2020, 15:44 WIB
Ekonom Didik Rachbini KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAEkonom Didik Rachbini


JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior sekaligus Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik Rachbini memprediksi, presiden dan pemerintahan berikutnya akan memiliki warisan utang dari pemerintahan saat ini.

Pasalnya, nilai utang Indonesia yang kini, sebut Didik, mencapai Rp 1.530 triliun jumlahnya sangat besar. 

"Utang ini sangat besar, di mana di masa mendatang akan menjadi warisan ke anak cucu kita, ke presiden berikutnya," kata Didik dalam Seminar Online Evaluasi bidang Politik dan Ekonomi yang diselenggarakan LP3ES dan Universitas Trunojoyo Madura, Kamis (5/11/2020).

Menurut dia, utang Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski demikian, utang yang ada saat ini terlampau jauh bila dibandingkan dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan utang pemerintah hingga menjadi Rp 651 triliun.

Baca juga: LP3ES: Pemerintah Otoriter Akan Mempengaruhi Ekonomi Secara Keseluruhan

"Rencananya kan pemerintahan Jokowi sebelum Covid-19 punya cita-cita, tapi akhirnya cuma harapan doang, yaitu menurunkan utangnya Rp 651 Triliun, tapi apa yang terjadi," ujarnya.

Didik pun membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, utang pemerintah Jokowi lebih besar 300 persen dari total anggaran saat SBY berkuasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seluruh anggaran SBY itu Rp 500 triliun pada waktu dia berkuasa. Pertumbuhan ekonominya itu di atas 6 persen, tentu utangnya tidak sampai segitu," tambahnya.

Berdasarkan data utang tersebut, ia berpendapat bahwa pemerintah Jokowi saat ini bertindak semaunya soal praktik pengadaan utang.

Baca juga: Peneliti LP3ES: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Berdampak Kemunduran Demokrasi

Menurutnya, hal ini karena tidak adanya kontrol, tidak ada check and balance, dan disertai kemunduran demokrasi.

Padahal, lanjut Didik, untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik adalah dengan menghadirkan demokrasi yang baik pula.

"Kebijakan ekonomi yang baik itu adalah demokrasi yang baik, ada check and balance. Jadi tidak ngawur. Karena sekarang orang bicara, orang melakukan kritik ditangkap dengan UU ITE dan seterusnya," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Nasional
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.