Kompas.com - 05/11/2020, 08:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin terkait Tragedi Semanggi I dan II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada Januari 2020, Burhanuddin mengatakan bahwa kasus Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Pernyataan itu kemudian digugat oleh keluarga korban ke PTUN karena dinilai akan menghambat proses penuntasan kasus yang sedang berjalan.

Baca juga: Gugatan Keluarga Korban Tragedi Semanggi Dikabulkan, PTUN: Jaksa Agung Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pihak keluarga korban yang melayangkan gugatan yaitu Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan; dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Bernardinus Realino Norma Irmawan merupakan mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa Semanggi I, 13 November 1998. Sedangkan Yap Yun Hap adalah mahasiswa UI yang meninggal saat peristiwa Semanggi II, 24 September 1999.

Baca juga: Utang yang Tak Kunjung Lunas: Pelanggaran HAM Berat pada Masa Lalu

Majelis hakim PTUN Jakarta kemudian mengabulkan gugatan pemohon. Putusan ini menjadi kemenangan bagi keluarga korban dalam memperjuangkan hak atas keadilan dan penuntasan kasus.

"Menyatakan tindakan pemerintah berupa penyampaian tergugat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan,” dikutip dari putusan dalam dokumen yang diunggah di laman Mahkamah Agung (MA), Rabu.

Baca juga: PTUN Wajibkan Jaksa Agung Beri Pernyataan yang Sebenarnya soal Penanganan Kasus Tragedi Semanggi I dan II

Selain itu, majelis hakim mewajibkan Jaksa Agung memberi pernyataan yang sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.

"Mewajibkan tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan atau keputusan yang menyatakan sebaliknya."

Majelis hakim juga menghukum Jaksa Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000.

Penegakan supremasi hukum

Salah satu penggugat, Sumarsih, menilai putusan PTUN Jakarta sebagai langkah maju dalam mewujudkan penegakan supremasi hukum.

"Bagi kami, kemenangan gugatan ini tentu saja meneguhkan harapan terwujudnya agenda ketiga reformasi, yaitu tegakkan supremasi hukum yang diperjuangkan gerakan mahasiswa '98," kata Sumarsih dalam konferensi pers secara daring, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Selain itu, putusan tersebut dinilai menjadi pintu masuk dalam memastikan agar pejabat negara bertindak sesuai aturan yang berlaku.

Sumarsih berharap, gugatan itu dapat menjadi pelajaran bagi jajaran Kejaksaan Agung selaku aparat penegak hukum agar memahami tugas dan kewajibannya.

"Sehingga, Indonesia sebagai negara hukum ini benar-benar bisa terwujud. Jangan sampai kemudian negara hukum ini menjadi negara yang melanggengkan impunitas," tutur dia.

Diharap tidak ajukan banding

Atas putusan tersebut, kuasa hukum keluarga korban berharap Jaksa Agung tidak mengajukan banding.

Anggota tim kuasa hukum, Muhammad Isnur, berharap Jaksa Agung segera menjalankan putusan majelis hakim.

"Dan segera menyampaikan perkembangan penyidikannya, proses-proses sesuai faktanya di ruang sidang DPR, seperti perintah dari hakim," ucap Isnur.

Baca juga: Jaksa Agung Diminta Tak Ajukan Banding Atas Putusan PTUN

Harapan agar Jaksa Agung tidak banding juga datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari.

Menurutnya, menjalankan putusan PTUN adalah langkah terbaik yang seharusnya dilakukan Jaksa Agung.

Sebab, sikap itu dinilai menunjukkan bentuk komitmen negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM. Selain itu, sikap tersebut menjadi contoh bahwa negara patuh pada putusan pengadilan.

"Terlebih jika dipandang pelaksanaan putusan tersebut untuk kepentingan rakyat," ujar Taufik saat dihubungi, Rabu.

Jaksa Agung ajukan banding

Sayangnya, harapan agar Jaksa Agung tidak banding kandas.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa Jaksa Agung memastikan akan mengajukan banding atas putusan PTUN.

"Yang pasti akan melakukan upaya hukum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Jaksa Agung Pastikan Bakal Ajukan Banding atas Putusan PTUN soal Gugatan Keluarga Korban Tragedi Semanggi

Meski menghormati putusan tersebut, JPN menilai ada hal yang dirasa tidak tepat dari putusan itu. Untuk itu, JPN akan mempelajari putusan terlebih dahulu.

"Karena putusan tersebut dirasakan tidak tepat, maka tim JPN selaku kuasa tergugat akan mempelajari terlebih dahulu atas isi putusan tersebut,” ungkap Hari.

Minta Jokowi turun tangan

Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Isnur, meminta Presiden Joko Widodo turun tangan agar Kejaksaan Agung tak mengulangi kesalahan yang sama.

"Kami meminta untuk Presiden juga turun tangan menegur jaksa agungnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tutur Isnur.

Baca juga: PTUN Putuskan Jaksa Agung Melawan Hukum, Presiden Jokowi Diminta Beri Teguran

Menurut dia, perbuatan yang dilakukan Jaksa Agung bukanlah kesalahan administrasi belaka. 

Isnur menilai, tindakan Jaksa Agung yang dinyatakan melawan hukum tergolong kesalahan cukup berat. Maka dari itu, ia berharap ada perbaikan ke depannya.

Tak hanya itu, kuasa hukum penggugat juga berharap Jaksa Agung segera bertindak untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Kemudian menegaskan pemerintah masih memiliki kemauan untuk mengungkap perkara ini dan tentu harus diiringi dengan tindakan-tindakan cepat, strategis, untuk mempercepat perkara ini ke pengadilan, juga kasus-kasus HAM lain,” ungkap Isnur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.