Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Kompas.com - 27/01/2020, 21:20 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara saat memaparkan catatan Komnas HAM terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara saat memaparkan catatan Komnas HAM terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara meminta pemerintah tetap menuntaskan proses hukum kasus tragedi Semanggi I dan Semanggi II.

Pasalnya, Komnas HAM menilai rekomendasi DPR periode 1999-2004 tentang tragedi Trisakti dan Semanggi bersifat politis.

"Itu kan keputusan politis yang tidak didasari pada penyelidikan pro-yustisia. Sementara Komnas HAM menekankan penyelidikan pro-yustisia yang harus ditindaklanjuti. Jadi tetap jalan terus (penuntasan hukum)," ujar Beka saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Mahfud MD: Tak Ada Tenggat Waktu Penyelesaian Tragedi Semanggi I dan II

Beka mengatakan, pihak Komnas HAM dan pemerintah akan membahas mengenai mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh.

Menurut dia, akan ada pertemuan antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung yang akan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Dari situ kita bersepakat apa saja, poinnya apa saja dan isunya apa saja akan didiskusikan," tutur Beka.

Baca juga: Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi

Lebih lanjut Beka kembali menegaskan, tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II merupakan pelanggaran HAM berat.

Hal itu didasarkan kepada serangkaian penyelidikan, pemanggilan saksi-saksi dan mencari fakta, bukti, data yang ada.

"Sehingga kami simpulkan peristiwa Trisakti , Semanggi I dan Semanggi II merupakan pelanggaran HAM berat," tambahnya.

Baca juga: Mahfud MD: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Merujuk Rekomendasi DPR

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X