Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Finalisasi Peta Jalan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 04/11/2020, 11:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, saat ini peta jalan vaksinasi Covid-19 dalam tahap finalisasi.

Wiku mengatakan bahwa peta jalan mencakup pengecekan kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin.

"Dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, jumlah penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. Selain itu, roadmap mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin," kata Wiku di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Satgas: Protokol Kesehatan Tetap Harus Diterapkan, Meski Vaksin Sudah Ada

Ia menambahkan, demi mencapai efektivitas vaksin yang maksimal, maka perencanaan juga memperhatikan mekanisme distribusi dan penyimpanan vaksin, serta kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator.

Pemerintah juga menyiapkan jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi dengan melibatkan lintas sektor.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan, Wiku menyatakan, pemerintah telah mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional.

Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen baik lintas kementerian dan lembaga.

"Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, tetapi hingga vaksin siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap," tutur Wiku.

"Kita pastikan masyarakat dan pemerintah mematuhi protokol 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan primer," kata dia.

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19 Depok: Penerapan 4M Merupakan Vaksin Paling Ampuh Saat Ini

Adapun, saat ini pemerintah telah mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari tiga perusahaan farmasi asal Cina yakni Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.

Selain itu, pemerintah telah mendapat komitmen pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi asal Inggris yakni AstraZeneca.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Indonesia akan memiliki vaksin pada Desember 2020.

"Tentu untuk menghilangkan (Covid-19) kita harus menunggu obat dan vaksinnya. Vaksin pertama akan masuk di Indonesia pada awal Dessember 2020, mudah-mudahan bisa lebih cepat," ucap Luhut dalam kesempatan launching Bangga Buatan Indonesia Kemendag, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ia menjelaskan, jika berjalan sesuai rencana maka di akhir tahun sudah bisa tersedia vaksin di Indonesia yang jumlahnya 30 juta-40 juta vaksin Covid-19.

"Maka critical time kita adalah dua bulan ke depan, san setelah itu nanti kuartal I tahun depan keadaan jadi semakin baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com