Kompas.com - 04/11/2020, 09:05 WIB


KOMPAS.com - Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menuturkan, Kementerian Desa (Kemendes) PDTT diberi tugas untuk mengembangkan empat kabupaten.

"Kabupaten yang dikembangkan tersebut berada di Kawasan Pariwisata Super Prioritas Mandalika," kata Abdul yang akrab disapa Gus Menteri.

Hal itu Gus Menteri sampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2021 secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Gus Menteri menambahkan, Kemendes PDTT juga diberi tugas untuk mengembangkan 787 desa di kawasan tersebut.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

"Alokasi anggaran yang digunakan untuk pengembangan itu Rp 9,4 miliar," tutur Gus Menteri seperti dalam keterangan tertulisnya.

Namun, Gus Menteri menuturkan, saat ini, Kemendes PDTT mengorientasikan multiplier effect event MotoGP untuk membantu warga desa. Tak hanya itu, Kemendes PDTT juga tengah mengembangkan ekonomi lokal.

Menurut dia, pengembangan itu dilakukan dengan membangun homestay, digitalisasi promosi dan pemasaran kultur maupun keindahan di kawasan pariwisata Mandalika.

Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

"Kemendes PDTT mendorong pula pemasaran produk unggulan desa melalui Badan usaha milik desa (BUMDes) untuk masuk ke event MotoGP, hotel, dan tempat wisata," imbuhnya.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, Gus Menteri lantas mengusulkan agar alokasi anggaran dialihkan untuk pembangunan homestay, di empat kecamatan di sekitar Kawasan Mandalika.

Adapun empat kecamatan yang dimaksud Gus Menteri, yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Jero Waru.

Gus Menteri menilai, pembangunan homestay ini bisa pula menyertakan dana desa di sejumlah desa setempat.

Baca juga: Kurangi Kesenjangan Sosial, Kemendes PDTT Siapkan 9 Target Capaian Kinerja

"Bahkan, untuk pengelolaan homestay ini, BUMDes bisa bekerja sama dengan masyarakat menggunakan sistem bagi hasil," sambung Gus Menteri.

Menurut Gus Menteri, jika alokasi dana semula Rp 9,4 miliar ditambahkan dengan dana desa maka bisa membangun 752 homestay.

"Sistimatikanya, potensi dana di Kemendes PDTT Rp 9,4 miliar sebagai stimulan atau hibah ke BUMdes dan potensi sekitar 25 persen sebesar Rp 20,7 miliar," papar Gus Menteri.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, maka akan terkumpul dana Rp 31miliar untuk 51 desa.

Dengan demikian, jika dana pembangunan diasumsikan Rp 40.000.000, maka terbangun 752 Homestay.

Baca juga: Cegah Perkawinan Anak, Kemendes PDTT Kembangkan Advokasi Hukum di Desa

Untuk merealisasikan hal itu, Gus Menteri menjelaskan, Kemendes PDTT pada November ini akan menerjunkan tim khusus ke kawasan Mandalika.

"Kemudian, hingga Januari 2021 Kemendes PDTT di Mandalika akan mengidentifikasi potensi dan masalah di lapangan," ujar Gus Menteri.

Selanjutnya pada Februari 2021, sambung Gus Menteri, bakal dimulai proses pembangunan homestay dan diperkirakan selesai Juni 2021.

Baca juga: Cegah Krisis Pangan karena Pandemi Covid-19, Ini yang Dilakukan Kemendes

"Langkah berikutnya, kami akan menggelar promosi di Official Website Mandalika Grand Prix Association (MGPA)," tutur Gus Menteri.

Tak sampai di situ saja, Gus Menteri menuturkan, Kemendes PDTT juga bakal investarisasi desa wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB)

"Kami juga mempromosikan di Official Website MGPA agar para wisatawan bisa mengetahui secara detail dan akan mengunjunginya," kata Gus Menteri lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.