Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sambut MotoGp Mandalika, Kemendes PDTT akan Kembangkan 757 Desa di Kawasan Tersebut

Kompas.com - 04/11/2020, 09:05 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menuturkan, Kementerian Desa (Kemendes) PDTT diberi tugas untuk mengembangkan empat kabupaten.

"Kabupaten yang dikembangkan tersebut berada di Kawasan Pariwisata Super Prioritas Mandalika," kata Abdul yang akrab disapa Gus Menteri.

Hal itu Gus Menteri sampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2021 secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Gus Menteri menambahkan, Kemendes PDTT juga diberi tugas untuk mengembangkan 787 desa di kawasan tersebut.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

"Alokasi anggaran yang digunakan untuk pengembangan itu Rp 9,4 miliar," tutur Gus Menteri seperti dalam keterangan tertulisnya.

Namun, Gus Menteri menuturkan, saat ini, Kemendes PDTT mengorientasikan multiplier effect event MotoGP untuk membantu warga desa. Tak hanya itu, Kemendes PDTT juga tengah mengembangkan ekonomi lokal.

Menurut dia, pengembangan itu dilakukan dengan membangun homestay, digitalisasi promosi dan pemasaran kultur maupun keindahan di kawasan pariwisata Mandalika.

Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

"Kemendes PDTT mendorong pula pemasaran produk unggulan desa melalui Badan usaha milik desa (BUMDes) untuk masuk ke event MotoGP, hotel, dan tempat wisata," imbuhnya.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, Gus Menteri lantas mengusulkan agar alokasi anggaran dialihkan untuk pembangunan homestay, di empat kecamatan di sekitar Kawasan Mandalika.

Adapun empat kecamatan yang dimaksud Gus Menteri, yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Jero Waru.

Gus Menteri menilai, pembangunan homestay ini bisa pula menyertakan dana desa di sejumlah desa setempat.

Baca juga: Kurangi Kesenjangan Sosial, Kemendes PDTT Siapkan 9 Target Capaian Kinerja

"Bahkan, untuk pengelolaan homestay ini, BUMDes bisa bekerja sama dengan masyarakat menggunakan sistem bagi hasil," sambung Gus Menteri.

Menurut Gus Menteri, jika alokasi dana semula Rp 9,4 miliar ditambahkan dengan dana desa maka bisa membangun 752 homestay.

"Sistimatikanya, potensi dana di Kemendes PDTT Rp 9,4 miliar sebagai stimulan atau hibah ke BUMdes dan potensi sekitar 25 persen sebesar Rp 20,7 miliar," papar Gus Menteri.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, maka akan terkumpul dana Rp 31miliar untuk 51 desa.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com