Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sukseskan Pemilihan Serentak 2020, Kominfo Siap Sokong KPU

Kompas.com - 04/11/2020, 08:00 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Widodo Muktiyo mengatakan, ada beberapa tugas Kominfo dalam pemilihan serentak 2020.

“Tugas Kominfo tidak hanya sebatas sosialisasi dan menangani konten hoaks semata, tetapi juga menyokong hingga sisi teknis,” ujar Widodo.

Sisi teknis tersebut, seperti halnya membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemetaan jaringan internet di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pemilihan.

Lebih lanjut Widodo mengungkapkan, Kominfo siap mem-backup  atau sokong KPU dari segala lini. Baik dari sisi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, keamanan siber, hingga pemetaan jaringan.

Baca juga: Kominfo Siapkan 3 Skema Pendanaan Infrastruktur Digital Indonesia

Sementara itu, KPU sendiri akan melakukan pembenahan di pusat maupun daerah guna mendukung lancarnya pemilihan serentak 2020.

Pembenahan tersebut salah satunya adalah pembangunan kapasitas digital untuk sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang teknologi informasi.

Untuk mendukung keamanan siber, KPU bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kominfo.

“Kami mendukung penuh langkah KPU untuk penguatan infrastruktur penunjang teknologi informasi,” kata Widodo, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Di Kominfo, lanjut Widodo, kerja sama dengan KPU bisa dilakukan lintas Direktorat Jenderal (Ditjen), sesuai kebutuhan KPU.

Dalam kesempatan tersebut, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kominfo turut menandatangani nota kesepahaman.

Nota ini berisi tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.

Widodo menjelaskan, selain pengawasan internet yang menjadi isu krusial, KPU dan Kominfo turut mengembangkan informasi tentang penerapan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Baca juga: Kominfo: Tak Ada Upaya Memberangus Masyarakat dengan UU ITE

Aplikasi rekapitulasi berbasis elektronik ini, kata Widodo, membutuhkan titik koordinat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kekuatan jaringan yang memadai.

“Oleh karena itu, kami meminta KPU untuk mengumpulkan data koordinat masing-masing TPS agar menjadi acuan Kominfo dalam melakukan penguatan jaringan internet,” ujar Widodo.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com