Anggota Komisi VI Minta Penunjukan Komisaris BUMN Jangan karena Imbal Jasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, pengangkatan komisaris BUMN semestinya tidak hanya berdasarkan balas budi terhadap para relawan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Amin ini menanggapi penunjukan Kristia Budiarto sebagai Komisaris Independen PT Pelni, menggantikan Widodo Hario Mumpuni.

"Pengangkatan Komisaris BUMN jangan sampai hanya imbal jasa para relawan Jokowi saja," kata Amin saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Kristia dikenal sebagai pegiat media sosial yang kerap menggaungkan program-program dari Presiden Jokowi. Dia aktif di Twitter dengan akun @kangdede78.

Baca juga: Sepak Terjang Kang Dede, Tim Medsos Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

Pada Pilpres 2019, dia juga aktif menjadi salah satu koordinator tim media sosial Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Amin, Menteri BUMN Erick Thohir harus memastikan jajaran direksi dan komisaris yang ditunjuk betul-betul memiliki kapasitas dan integritas.

Apalagi, kata dia, praktik ini juga sudah terjadi sebelumnya. Misal, saat Erick mengangkat Ulil Yusron sebagai Komisaris Independen PT ITDC.

"Kapasitas dan integritas sebagai landasan untuk mengangkat Komisaris BUMN adalah amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 28, jangan sampai dilanggar," ucapnya.

Selain itu, Amin menyoal kondisi negara yang saat ini mengalami krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Dia berpendapat, Menteri BUMN mestinya bisa membatasi jumlah komisaris demi efisiensi keuangan negara.

"Sekarang persoalan penanganan wabah Covid-19 masih belum mampu dikendalikan pemerintah, lalu pemerintah berutang untuk mencukupi anggaran penanganan wabah Covid-19. Seharusnya penempatan direksi dan komisaris di BUMN selain harus berlandaskan prinsip-prinsip GCG (tata kelola perusahaan yang baik), juga harus mempertimbangkan faktor efisiensi," tegas Amin.

Bersamaan dengan penunjukan Kristia Budhyarto, Erick Thohir juga mengangkat Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris PT Pelni. Dia menggantikan Marwanto Harjowiryono.

Iwan Taufiq Purwanto merupakan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Pegiat Medsos Jadi Komisaris BUMN dan Akomodasi Politik Relawan Jokowi

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Yahya Kuncoro mengatakan, pergantian komisaris ini dilakukan sebagai langkah Kementerian BUMN selaku pemilik modal untuk memperkuat perusahaan terutama di masa adaptasi kebiasaan baru.

"Hari ini kami telah menerima komisaris baru di PELNI, manajemen berharap dengan kehadiran dua komisaris baru di PELNI dapat mendukung dan menyukseskan visi misi Perusahaan serta dapat mengembangkan potensi bisnis Perusahaan," kata Yahya dalam keterangan pers, Senin (2/11/2020).