UU Cipta Kerja Permudah Tenaga Kerja Asing Bekerja di RI, Ini Perubahannya

Kompas.com - 03/11/2020, 08:00 WIB
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani draf Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Dengan demikian, aturan sapu jagat ini mulai resmi berlaku di Indonesia, termasuk yang mengatur ketenagakerjaan.

Saat masih berbentuk rancangan UU, sejumlah polemik muncul karena UU Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pihak korporasi.

Salah satu kekhawatiran mengenai kehadiran UU Cipta Kerja adalah beleid yang memudahkan tenaga kerja asing untuk beroperasi dan bekerja di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Apakah kekhawatiran itu punya dasar? Tentu saja, perlu dilihat aturan mengenai TKA dalam UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, aturan mengenai penggunaan TKA diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 49 UU Ketenagakerjaan.

Dalam UU Cipta Kerja, aturan ini diubah dalam Pasal 81 poin 4 hingga. Terlihat sejumlah perubahan yang membuat penggunaan TKA di Indonesia semakin mudah.

Berikut paparannya.

1. Izin dipermudah

Dalam UU Ketenagakerjaan, TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat terkait. Ketentuan ini ada dalam Pasal 42 Ayat (1).

Sejumlah izin itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, antara lain Visa Tingga; Terbatas (Vitas), Rencana Penggunaan TKA, dan Izin Menggunakan TKA.

Baca juga: UU Cipta Kerja Resmi Dinomori Jadi UU Nomor 11 Tahun 2020

Akan tetapi, ketentuan ini diubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga TKA hanya perlu memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).

Berikut perubahan Pasal 42 Ayat (1) tersebut: "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat".

2. Permudah direksi, komisaris, hingga pemegang saham asing

Pada UU Ketenagakerjaan, izin tertulis dipermudah hanya untuk pegawai diplomatik dan konsuler. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 Ayat (3).

Akan tetapi, di UU Cipta Kerja, hal ini diperluas.

Bukan hanya tidak perlu mendapatkan izin tertulis, bahkan ada sejumlah posisi yang tidak perlu memiliki RPTKA, seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham.

Baca juga: Bedah UU Cipta Kerja, Kontradiksi Waktu Libur Hanya Sehari dalam Sepekan

Berikut aturan dalam Pasal 42 Ayat (3):

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau

c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Nasional
Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Nasional
Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Nasional
Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.