Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Perpanjang GSP, Indonesia Berharap Bisa Ikut Tingkatkan Investasi

Kompas.com - 02/11/2020, 21:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat memperpanjang pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP) kepada Indonesia sejak 30 Oktober 2020.

Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia mengapresiasi kebijakan AS tersebut.

"Indonesia sangat bersyukur 30 Oktober kita diperpanjang lagi fasilitas GSP dengan ditutupnya review atas ketimpangan-ketimpangan GSP kali ini," ujar Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Jokowi Harap Investasi di Indonesia Membaik Usai Pemerintah AS Perpanjang Pemberian GSP

GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.

Lutfi menyatakan, alasan AS melakukan perpanjangan tersebut karena mereka melihat produknya mendapat resistensi untuk masuk ke pasar Indonesia.

Dengan pemberian GSP ini, maka AS kini melihat ada peluang kolaborasi kedua negara dalam meningkatkan produknya masing-masing.

"Ini sangat timely, ini kerja keras luar biasa karena mereka melihat barang-barang Amerika mendapat resistensi untuk masuk Indonesia," ujar Lutfi.

Ia mengatakan, melalui GSP tersebut pada era kolaborasi saat ini, pasar Indonesia harus lebih terbuka, sehingga tidak hanya bisa meningkatkan penjualan tetapi juga peluang investasi.

Baca juga: Wamenlu: Indonesia Satu-satunya di Asia yang Dapat GSP dari AS Tanpa Dipotong

Ia mencontohkan pengalaman Vietnam yang membuka pasar mereka untuk Trans Pacific Partnership (TPP) sehingga membuat negara lain berbondong-bondong berinvestasi di elektronik.

Menurut hitungannya, investasi tersebut mencapai 8 miliar dollar AS, yang setelah 4-5 tahun kemudian Vietnam mendapatkan devisa dari ekspor hingga 110 persen dari gross domestic product (GDP) negara itu.

"Ini (GSP) pintu masuk untuk peluang-peluang lain bukan hanya dari pergadangan tapi investasi," kata dia.

Baca juga: Pemerintah AS Perpanjang Pembebasan Tarif Bea Masuk untuk Indonesia

Lutfi mengatakan, per 1 Agustus lalu, Indonesia memiliki tren yang sangat baik dalam perdagangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com