Wamenlu: Indonesia Satu-satunya di Asia yang Dapat GSP dari AS Tanpa Dipotong

Kompas.com - 01/11/2020, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) resmi memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia per 30 Oktober 2020.

GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.

 

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar mengklaim, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang mendapat fasilitas GSP tanpa adanya pengurangan jumlah pasca dilakukan evaluasi.

"Indonesia satu-satunya negara di Asia yang memperoleh fasilitas GSP dari AS hasil review yang dilakukan sejak 3 tahun lalu tanpa ada pengurangan atau pemotongan dibandingkan sebelum review dilakukan," kata Mahendra dalam konferensi pers virtual, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Pertahankan Fasilitas GSP dari AS, Dua Regulasi Dicabut

 

"Hal ini sangat penting bagi Indonesia, dan tentu semakin penting lagi apabila kita menyadari bahwa mayoritas dari produk yang diekspor menggunakan fasilitas GSP diproduksi oleh produsen dan eksportir UKM (Usaha Kecil dan Menengah)," tutur dia.

Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP ini pada 1980.

Menurut Mahendra, evaluasi pemberian GSP dilakukan sejak 3 tahun lalu di awal pemerintahan Presiden Donald Trump, kepada seluruh negara penerima.

Perpanjangan pemberian GSP ini diklaim sebagai bukti baiknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan AS dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Baca juga: Mayoritas Produk Ekspor Unggulan ke AS Tidak Terikat Kebijakan GSP

 

Mahendra menyebut, fasilitas GSP akan mendorong daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar AS. Sebab, ketika ekspor negara lain ke AS dikenai tarif, Indonesia mendapat akses pembebasan tarif.

"Adanya fasilitas tadi itu pada gilirannya dan sudah dikonfirmasi dari berbagai pendekatan perusahaan-perusahaan dan investor, membuka kesempatan investasi yang lebih besar lagi di Indonesia bagi mereka yang ingin memanfaatkan GSP ke Amerika Serikat," ujar dia.

Mahendra mengatakan, dengan perpanjangan pemberian GSP, pemerintah percaya diri bahwa hal ini akan meningkatkan daya tarik investor.

Dengan demikian, pemerintah berharap ke depan nilai perdagangan dapat dilipatgandakan. Selain itu, diharapkan pula platform kerja sama terkait investasi bisa semakin luas.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan, per 30 Oktober 2020 pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) resmi memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia.

"Keputusan ini diambil setelah USTR melakukan review terhadap fasilitas GSP untuk Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun sejak bulan Maret 2018," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Minggu (1/11/2020).

Retno menerangkan, GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP ini pada 1980.

Menurut Retno, terdapat 3.572 pos tarif yang mendapatkan pembebasan tarif melalui skema GSP. 3.572 pos tarif tersebut mencakup produk-produk manufaktur dan semimanufaktur, pertanian, perikanan dan industri primer.

"Daftar produk yang mendapatkan pembebasan tarif dapat dilihat pada Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS-US)," ujar dia

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

Nasional
RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

Nasional
Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikan Awal 2023

Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikan Awal 2023

Nasional
Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Nasional
RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

Nasional
Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Nasional
Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Nasional
Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Nasional
RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Nasional
RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

Nasional
Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Nasional
RKUHP Disahkan, Pelaku Begal sampai Jambret hingga Korban Meninggal Terancam Hukuman Mati

RKUHP Disahkan, Pelaku Begal sampai Jambret hingga Korban Meninggal Terancam Hukuman Mati

Nasional
Gempa di Jember Tak Berpotensi Tsunami, BMKG Ingatkan soal Gempa Susulan

Gempa di Jember Tak Berpotensi Tsunami, BMKG Ingatkan soal Gempa Susulan

Nasional
Menko PMK Sebut Koordinasi Kebijakan Covid-19 untuk Libur Nataru Dilakukan Dalam Waktu Dekat

Menko PMK Sebut Koordinasi Kebijakan Covid-19 untuk Libur Nataru Dilakukan Dalam Waktu Dekat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.