Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi Bakal Gali Proses Tender Cairan Pembersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri berencana memeriksa Direktur Utama PT APM berinisial R, salah satu tersangka kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa (3/11/2020).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, penyidik akan menggali keterangan R terkait proses tender untuk cairan pembersih merek TOP Cleaner.

"Informasi dari penyidik bahwasanya saat menang tender terkait perawatan gedung Kejaksaan itu menggunakan bendera atau meminjam bendera orang lain, jadi didalami lagi terkait informasi tersebut,” tutur Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Alasan Sakit, Satu Tersangka Kebakaran Kejagung Mangkir

Diketahui bahwa cairan pembersih itu diduga menjadi akselerator yang mempercepat api menjalar saat kebakaran terjadi.

Sementara, untuk pemeriksaan hari ini, penyidik memeriksa tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kejagung berinisial NH.

Pemeriksaan pada hari ini merupakan panggilan kedua untuk NH setelah mangkir pada Selasa (27/10/2020) dengan alasan sakit.

Awi mengatakan, NH memenuhi panggilan penyidik pada hari ini.

“Informasi dari penyidik datang. Tentunya nanti kita lihat bagaimana perkembangannya,” ucapnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan total delapan tersangka. Lima orang di antaranya merupakan tukang bangunan yakni T, H, S, K, dan IS.

Menurut polisi, para tukang itu membuang puntung rokok sembarangan hingga menyebabkan kebakaran.

Mereka merokok meski terdapat bahan-bahan mudah terbakar di ruangan tempat mereka bekerja.

Kemudian, polisi menetapkan mandor para tukang tersebut yang berinisial UAM sebagai tersangka. Sebab, mandor itu seharusnya mengawasi para tukang bekerja.

Dua tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT APM berinisial R dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kejagung dengan inisial NH.

Baca juga: Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Adapun R selaku direktur utama perusahaan penjual cairan pembersih merek TOP Cleaner. Sementara itu, NH selaku pejabat Kejagung yang menandatangani perjanjian pengadaan pembersih itu.

Menurut polisi, pembersih TOP Cleaner yang digunakan di Gedung Kejagung menjadi akselerator atau mempercepat penjalaran api. Penyidik juga menemukan bahwa pembersih tersebut tidak memiliki izin edar.

Dalam kasus ini, polisi mengaku tidak menemukan unsur kesengajaan. Para tersangka dinilai lalai sehingga menyebabkan kebakaran terjadi.