Indonesia Diminta Waspadai Ancaman Perang Dunia Ketiga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, ada hal yang perlu diwaspadai dari kunjungan petinggi sejumlah negara ke Indonesia akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan potensi terjadinya perang dunia ketiga.

"Ini mengingatkan seluruh warga bangsa kita bahwa kita ini sedang berada di ancaman perang dunia ketiga. Greater depression dari depresi tahun 1930-an yang mana saat itu terjadi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II," ujar Jimly dalam diskusi daring bertajuk "Setelah Suga dan Pompeo Bertandang", Sabtu (31/10/2020).

Jimly mengemukakan hal itu saat menanggapi kunjungan petinggi sejumlah negara ke Indonesia dalam waktu hampir bersamaan. Beberapa di antaranya adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.

Baca juga: Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan True Friend, Investasi, dan Laut China Selatan

Menurut Jimly, saat ini masih banyak orang yang berpikir bahwa tidak mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Namun, dia mengingatkan ada gejala-gejala yang tidak bisa dipandang remeh.

"Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni China. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang," ungkap Jimly.

"Jadi kita tetap perlu antisipasi kemungkinan perang ini. Apalagi medan tempurnya itu bukan di wilayah yang dekat Amerika. Tapi di Laut Cina Selatan," lanjut dia.

Bersamaan dengan itu, kata Jimly, letupan-letupan konflik di sejumlah negara sudah terjadi.

Dia mencontohkan, konflik wilayah Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan China.

"Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia," lanjut Jimly.

"Ini kesempatan kita membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri kita, nonblok, aktif dan bebas. Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat," kata pakar hukum tata negara ini.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tiba di Jakarta pada Kamis dini hari lalu. Kedatangan Pompeo ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerja ke sejumlah negara di Asia.

Dalam konferensi pers secara daring, Pompeo juga menyampaikan penolakan atas klaim China di Laut China Selatan.

“Negara kami yang taat hukum menolak klaim tak berdasarkan hukum Partai Komunis China atas Laut China Selatan,” kata Pompeo.

Menurut Pompeo, Indonesia telah menunjukkan keberanian mengenai isu tersebut di Asia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menambahkan bahwa pihaknya mendukung Indonesia dalam isu tersebut.

“Itu adalah isu yang patut diperjuangkan dalam pengaturan multilateral dan pemerintahan Trump saat mendukung ini,” ucapnya.

Pompeo juga mencontohkan perjuangan Indonesia menjaga kedaulatan maritimnya di Laut Natuna Utara. Amerika Serikat pun menantikan kerja sama dengan Indonesia dalam hal memastikan keamanan salah satu jalur perdagangan tersibuk itu.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga telah bertemu Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama di berbagai bidang, terutama kesehatan, keamanan, dan ekonomi.

Indonesia menjadi negara kedua tujuan kunjungan luar negeri pertama PM Suga yang baru dilantik pada 16 September lalu.

Dalam pertemuan pada Selasa pekan lalu, salah satu kesepakatan yang diraih oleh dua pemimpin adalah mempercepat pembahasan ekspor senjata dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia.

Sejumlah pengamat mengatakan, kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia mencerminkan tanggapan atas dominasi China di Laut China Selatan dengan mendukung upaya Asia Tenggara dalam mencapai perdamaian di kawasan, sambil mempromosikan konsep Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP).