Kompas.com - 30/10/2020, 19:40 WIB
Kuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rawamangun, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Allizha Puti MonarqiKuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rawamangun, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Pers mengkritik perilaku represif aparat kepolisian terhadap petugas medis dan jurnalis yang sedang bertugas dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menilai, aparat kepolisian seolah-olah menganggap setiap orang yang berada di lokasi unjuk rasa melakukan tindakan anarkis, tak terkecuali jurnalis dan relawan medis.

"Dalam praktik penanganan demonstrasi kemarin itu, seolah-olah semua dipukul rata, seolah-olah semua melakukan kekerasan, melakukan tindak yang anarkis dan lain-lain," kata Ade dalam konferensi pers, Jumat (30/10/2020).

"Sehingga polisi dengan dalih keamanan dia menggunakan segala cara untuk, dalam tanda kutip, terkait dengan keamanan," lanjut dia.

Baca juga: Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Ade mengatakan, sebagai negara hukum, semestinya seseorang yang dianggap melakukan kekerasan atau provokasi diusut secara hukum, bukan dengan kekerasan.

Aksi kekerasan itu, kata Ade, juga menjadi ironi bagi negara yang menghormati hak asasi manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terlebih, relawan medis dan jurnalis yang tengah menjalankan tugas pun turut menjadi korban kekerasan aparat.

"Padahal mereka semua itu, baik itu medis baik itu jurnalis, media, itu juga menjalankan perintah undang-undang, menjalankan misi kemanusiaan," ujar Ade.

Menurut Ade, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum memang sedang berada dalam titik nadir berkaca dari maraknya aksi represif aparat terhadap masyarakat.

Baca juga: Diminta Tak Lagi Unjuk Rasa, Mahasiswa di Purwokerto Gelar Demo Masak

Kepercayaan publik semakin menipis tatkala pihak kepolisian pun tidak mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

"Bagaimana kemudian publik mengharapkan keadilan gitu, sedangkan praktik-praktik ketidakadilan itu dipertontonkan, ya salah satunya adalah model-model penanganan aksi yang menggunakan kekerasan," kata Ade.

Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers mencatat, sedikitnya ada tujuh jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Sementara, empat relawan Muhammadiyah Disaster Management Center dianiaya polisi ketika berjaga dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berlangsung di Jakarta, Selasa (13/10/2020), selepas magrib.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.