Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Unjuk Rasa Buruh Tolak Cipta Kerja Diundur Jadi 2 November | Presiden Lantik 12 Dubes LBBP

Kompas.com - 27/10/2020, 06:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja mundur, dari semula tanggal 1 November menjadi 2 November 2020.

Aksi akan dilakukan untuk merespon rencana Presiden Joko Widodo menandatangani naskah UU yang telah diserahkan DPR sebelumnya. Menurut rencana, Presiden akan menandatangani naskah itu pada Rabu (28/10/2020).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo melantik 12 Duta Besar Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Rencana demo besar buruh diundur jadi 2 November

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan melibatkan puluhan ribu buruh KSPI, KSPSI Andi Gani dan 32 federasi serikat yang terpusat di sekitar Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

Menurut Said, aksi akan disertai dengan penyerahan berkas uji materi atau judicial review ke MK.

"Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Selengkapnya di sini

2. Presiden lantik 12 dubes LBBP

Pelantikan para dubes itu diawali dengan pembacaan Keppres pengangkatan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

Selanjutnya, Presiden memandu, para dubes yang dilantik untuk membaca sumpah jabatan.

Beberapa dubes yang dilantik kemarin di antaranya Roem Kono sebagai Dubes LBBP untuk Bosnia dan Herzegovina, Dewi Savitri Wahab sebagai Dubes LBBP untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, dan Heri Akhmadi sebagai Dubes LBBP untuk Jepang merangkap Federasi Micronesia.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com