Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Megawati, Politisi Demokrat: Jangan Asal Tuduh kepada Milenial

Kompas.com - 30/10/2020, 10:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyesalkan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih generasi milenial.

Didi mengatakan, tidak seharusnya Megawati menggeneralisasi generasi milenial dengan aksi anarkistis sekelompok orang pada demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari yang lalu.

"Megawati tidak boleh asal tuduh kepada kaum milenial terkait demo anarkis yang lalu," kata Didi dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2020).

Baca juga: Megawati Marahi Kader PDI-P yang Duduk Saat Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

Didi mempersilakan Megawati mempermasalahkan demo anarkistis dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja. Namun, ia meminta, untuk tidak menuduh generasi milenial sebagai penyebabnya.

Didi menduga, demo anarkistis tersebut sudah direkayasa kelompok penyusup yang ingin memperkeruh suasana.

"Konteks oleh ibu Megawati sangat keliru dan tidak tepat, demo anarkis dikaitkan dengan milenial. Demo anarkis sudah pasti rekayasa kaum penyusup yang hendak bermain di air keruh. Tidak ada kaitan sama sekali dengan konteks kaum milenial," ucapnya.

Lebih lanjut, Didi berharap Megawati lebih berhati-hati dan bijak dalam menilai generasi milenial.

Selain itu, ia meminta Presiden Jokowi tetap memberi perhatian khusus bagi generasi milenial agar langkah mereka sukses ke depannya.

"Aksi demo mahasiswa menolak omnibus law perlu diapresiasi sebagai niat baik rakyat menyampaikan pesan dan kritiknya terhadap pemerintahan, demonstrasi merupakan hak rakyat yang dilindungi undang-undang," pungkasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanggapi Megawati: Kritik Bintang Emon, Model Oposisi Kreatif Milenial

Sebelumnya diberitakan, Megawati menanyakan sumbangsih generasi milenial saat ini yang menurutnya hanya bisa berdemonstrasi, salah satunya demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir.

Menurut dia, sumbangsih generasi milenial terhadap Bangsa Indonesia belum terlihat selain melakukan demonstrasi tersebut.

"Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung?" kata Megawati dalam acara peresmian kantor PDI-P secara daring, Rabu (28/10/2020).

"Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja,"kata Megawati.

Ia pun menyayangkan demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir karena terjadi pengrusakan berbagai fasilitas publik seperti halte transjakarta dan moda raya terpadu (MRT).

Ia menilai, tak ada satu alasan yang membenarkan demontrasi boleh disertai aksi vandalisme seperti pengrusakan fasilitas publik.

Baca juga: Megawati: Apa Sumbangsih Generasi Milenial, Masa Cuma Demo?

Ia meminta masyarakat yang berdemonstrasi mengikuti aturan sehingga tak merusak fasilitas publik.

"Ada aturannya bahwa boleh untuk merusak? Endak ada. Saya yakin. Kalau ada orang bilang ada mana sini. Kasih tahu saya," kata Megawati.

"Saya bilang pada mereka yang mau demo-demo. Ngapain sih kamu demo-demo. Kalau enggak cocok pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat itu terbuka bagi aspirasi kalian," ucap Presiden kelima RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com