Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Kompas.com - 28/10/2020, 06:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menceritakan pengalaman Sekretriat Presiden menerapkan protokol kesehatan di awal masa pandemi Covid-19.

Saat itu banyak yang belum terbiasa dengan pengukuran suhu sebelum masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, terutama para tamu penting seperti menteri.

Hal itu disampaikan Heru lewat saat menceritakan pengalaman Setpres menyiapkan penerapan protokol kesehatan di masa awal pandemi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/10/2020)

"Itu banyak yang klaim ke saya kok saya dilakukan seperti ini. Itu tahap pertama. Tapi saya bilang 'Pak kita akan lakukan sebelum kejadian, kami mencegah.' Lama-lama semua tamu menerima," kata Heru.

Baca juga: Istana Ungkap Upacara HUT Ke-75 RI Diserang Hacker Negara Lain

Selanjutnya seluruh tamu penting yang diundang ke Istana Kepresidenan pun memahami maksud penerapan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh dan masuk ke dalam ruang disinfektan sebelum bertemu presiden.

Setpres kemudian meningkatkan proteksi lewat protokol kesehatan dengan mewajibkan seluruh tamu yang hendak bertemu Presiden Joko Widodo harus menjalani tes cepat (rapid test) terlebih dulu.

Berikutnnya Setpres menerapkan aturan yang lebih ketat yakni tamu yang hendak menemui Presiden Jokowi harus menjalani tes usap sehari sebelumnya.

Hal itu untuk memastikan tamu presiden terbebas dari Covid-19.

Baca juga: Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Kendati demikian di awal penerapannya, beberapa tamu sempat protes lantaran sudah menjalani tes usap tiga hari sebelumnya.

Namun, Heru mengatakan Setpres tetap bersikukuh dengan aturan tes usap sehari sebelum bertemu presiden.

Kini, lanjut Heru, semua tamu terbiasa menjalani serangkaiam aturan tersebut demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan semua pihak.

"Kami tetapkan batas yang ketat H-1 ketemu presiden harus swab. Kalau 3-7 hari kan kami tak tahu bapak ibu bertemu siapa saja sebelum dengan presiden. Terkait kesehatan presiden dan keluarga kami tak bisa menawar," lanjut Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com