Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Kompas.com - 26/10/2020, 14:21 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO) Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan, vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat untuk menangkal virus corona Covid-19 harus dipastikan efektifitas dan keamanannya.

"Keamanan itu artinya kalau disuntik betul-betul sudah melewati tahapan-tahapan uji klinis yang benar," kata Jokowi dalam rapat terbatas "Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Jokowi mengingatkan, masyarakat saat ini sangat menaruh perhatian terkait aspek keamanan vaksin Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Jika ada satu saja tahapan uji klinis yang terlewat, maka hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Jokowi juga khawatir masyarakat justru ramai-ramai akan menolak vaksinasi apabila pemerintah tergesa-gesa.

"Hati-hati jangan sampai tergesa gesa ingin vaksinasi sehingga standar kesehatan dinomorduakan," kata Jokowi.

"Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru tanpa ikuti kaidah ilmiah yang ada," tutur Kepala Negara.

Baca juga: Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Adapun pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembelian vaksin dari empat perusahaan di luar negeri.

Empat perusahaan itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan Astrazeneca. Keempat vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis fase 3.

Pemerintah awalnya menargetkan vaksinasi bisa mulai dilakukan pada November. Namun Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga: Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X