Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Kompas.com - 25/10/2020, 17:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 36 persen responden menganggap Indonesia saat ini kurang demokratis.

Demikian hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan 24 hingga 30 September 2020.

"Ada 36 persen (responden) yang mengatakan Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis," ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Sementara, 37 persen responden lainnya menganggap keadaan demokrasi di Indonesia tetap sama.

Baca juga: KPBI: UU Cipta Kerja Patriarkis dan Tidak Demokratis

Sedangkan, 17,7 persen responden menyatakan, Indonesia menjadi lebih demokratis dan 9,3 persen publik tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Berdasarkan gender, anggapan Indonesia menjadi kurang demokratis lebih banyak dari perempuan dibandingkan laki-laki.

Proporsinya adalah perempuan 43,6 persen dan laki-laki 28,4 persen.

Dari survei itu juga menunjukkan mayoritas anak muda berpendapat bahwa Indonesia menjadi kurang demokratis.

Baca juga: Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Rinciannya adalah 40,3 persen anak muda di bawah 21 tahun dan anak muda usia 22 hingga 25 tahun sebanyak 48,8 persen.

Namun, penilaian kurang demokratisnya Indonesia itu berbanding terbalik dengan responden yang berusia lebih tua.

Misalnya, responden berusia 26 hingga 40 tahun 36,8 persen, 41 hingga 55 tahun 33,1 persen, dan lebih dari usia 55 tahun 26,7 persen.

Burhanuddin menuturkan kalangan orang tua mempunyai perspektif membandingkan demokrasi saat ini dengan era Orde Baru.

Baca juga: Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Orang tua menganggap kondisi saat ini demokratis. Kondisi itu berbeda dengan pendapat anak muda.

"Buat anak-anak muda, mereka sejak di dalam kandungan sampai lahir itu sudah menghirup udara demokrasi. Makanya kondisi sekarang dibandingkan evaluasinya berdasarkan situasi pasca-reformasi," terang dia.

Adapun survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden secara acak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Metode survei dilaksanakan melalui wawancara telepon dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com