Kompas.com - 22/10/2020, 17:48 WIB
Ilustrasi demokrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi demokrasi.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan sistem demokrasi memungkinkan tiap orang untuk bersuara.

Karena itu, dia mengingatkan Presiden Joko Widodo dan lingkaran terdekatnya agar tidak panik merespons berbagai kritik yang ada.

"Jokowi yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode dan orang-orang di sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang," ujar Adi dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

"Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut," imbuhnya.

Adi mengatakan pemerintah harus merespons kritik masyarakat secara memadai. Menurutnya, tidak semua kritik dapat dianggap hoaks atau provokasi.

Ia menilai saat ini cara pemerintah menanggapi kritik terbilang buruk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap hoaks, provokasi, dan fitnah," katanya.

Ia menganggap wajar jika masyarakat terus gaduh. Adi mencontohkan soal pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja.

Baca juga: Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Menurut Adi, UU Cipta Kerja sudah ditolak sejak masih menjadi wacana tetapi terus dilanjutkan pemerintah dan DPR.

"Jadi, bagi saya jangan pernah takut dengan kegaduhan. Karena pilihan kita adalah pilihan sistem politik yang demokratis. Selama dalam konteks itulah bingkai demokratisasi itu harus dijaga," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X