Kompas.com - 24/10/2020, 15:04 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan industri halal harus dilakukan bersama dengan berbagai kebijakan yang pro dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu caranya, kata dia, dengan melakukan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan pembinaan terkait sertifikasi halal.

"Pengembangan industri halal juga harus dipastikan dilakukan bersamaan dengan berbagai kebijakan yang pro-UMKM," kata Ma'ruf dalam webinar strategis nasional bertajuk 'Indonesia Menuju Pusat Produsen Produk Halal', Sabtu (24/10/2020).

Baca juga: Wapres Targetkan Indonesia Jadi Industri Halal Dunia pada 2024

Ma'ruf melanjutkan, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat mendukung Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia.

"Pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil, perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal globa," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian.

Serta perlu juga dibangun pusat-pusat bisnis syariah yang didukung infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah.

"Saya mengharapkan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN bersama Kadin dapat mengambil peran dalam mendorong terciptanya pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat bisnis syariah," ucap dia.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin menyoroti Indonesia yang masih menjadi konsumen produk halal di dunia.

Baca juga: Banyak Produk Diekspor, Wapres Sebut Industri Halal di Indonesia Tidak Kecil

Padahal, menurut dia, Indonesia seharusnya bukan lagi menjadi konsumen, melainkan memiliki peran untuk memproduksi berbagai produk halal.

"Pada 2018, Indonesia tercatat telah membelanjakan 214 miliar dollar AS khusus untuk produk makanan dan minuman halal dan ini merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya," ujarnya dalam peluncuran program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM secara virtual, Selasa (20/10/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X