Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Produk Diekspor, Wapres Sebut Industri Halal di Indonesia Tidak Kecil

Kompas.com - 16/10/2020, 18:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, industri halal di Tanah Air bukanlah industri yang kecil.

Hal tersebut terbukti dari banyaknya produk halal dari Indonesia yang diekspor ke mancanegara.

"Sebenarnya industri halal kita tidak sekecil itu. Misal sawit saja sudah sekian besar, minyak dari sawit diekspor ke mana-mana. Dia sebenarnya merupakan salah satu industri halal besar," ujar Ma'ruf di salah satu acara televisi, Jumat(16/10/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan Meski Tak Halal, Wapres: Situasi Darurat

Tidak hanya itu, produk lainnya seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, hingga fashion juga sudah melanglang buana ke mancanegara.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pun akan mendorong agar industri halal di Tanah Air lebih berkembang lebih baik lagi.

Salah satu kuncinya untuk dapat mencapai itu adalah kolaborasi antar kementerian/lembaga yang memiliki potensi untuk menjadi industri halal.

Misalnya, kata dia Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Perdagangan, Pertanian, hingga Kelautan.

"Kolaborasi ini terus kita ingin hidupkan, makanya harus ada kawasan industri halal (KIH). Dalam pemberian sertifikat halalnya, pengusaha dipermudah, diberi pelayanan cepat agar bisa bertambah besar lagi," kata dia.

Baca juga: Wapres Targetkan Indonesia Jadi Industri Halal Dunia pada 2024

Apalagi, saat ini pemerintah telah memiliki komitmen untuk memajukan industri halal yang juga bagian dari visi.

Salah satu sektor yang ingin dikembangkan adalah terkait bisnis dari para pelaku usaha berbasis syariah tersebut.

"Maka pebsinis akan dikembangkan salah satunya melalui pusat bisnis syariah. Harus ada pusat-pusat inkubasi untuk menambahkan. Termasuk yang kecil-kecil UKM akan didorong supaya mereka berproduksi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com