Banyak Produk Diekspor, Wapres Sebut Industri Halal di Indonesia Tidak Kecil

Kompas.com - 16/10/2020, 18:35 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, industri halal di Tanah Air bukanlah industri yang kecil.

Hal tersebut terbukti dari banyaknya produk halal dari Indonesia yang diekspor ke mancanegara.

"Sebenarnya industri halal kita tidak sekecil itu. Misal sawit saja sudah sekian besar, minyak dari sawit diekspor ke mana-mana. Dia sebenarnya merupakan salah satu industri halal besar," ujar Ma'ruf di salah satu acara televisi, Jumat(16/10/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan Meski Tak Halal, Wapres: Situasi Darurat

Tidak hanya itu, produk lainnya seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, hingga fashion juga sudah melanglang buana ke mancanegara.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pun akan mendorong agar industri halal di Tanah Air lebih berkembang lebih baik lagi.

Salah satu kuncinya untuk dapat mencapai itu adalah kolaborasi antar kementerian/lembaga yang memiliki potensi untuk menjadi industri halal.

Misalnya, kata dia Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Perdagangan, Pertanian, hingga Kelautan.

"Kolaborasi ini terus kita ingin hidupkan, makanya harus ada kawasan industri halal (KIH). Dalam pemberian sertifikat halalnya, pengusaha dipermudah, diberi pelayanan cepat agar bisa bertambah besar lagi," kata dia.

Baca juga: Wapres Targetkan Indonesia Jadi Industri Halal Dunia pada 2024

Apalagi, saat ini pemerintah telah memiliki komitmen untuk memajukan industri halal yang juga bagian dari visi.

Salah satu sektor yang ingin dikembangkan adalah terkait bisnis dari para pelaku usaha berbasis syariah tersebut.

"Maka pebsinis akan dikembangkan salah satunya melalui pusat bisnis syariah. Harus ada pusat-pusat inkubasi untuk menambahkan. Termasuk yang kecil-kecil UKM akan didorong supaya mereka berproduksi," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X