Pemerintah Rancang Gerakan Nasional Wakaf Tunai

Kompas.com - 22/10/2020, 12:32 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung secara virtual, Rabu (26/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung secara virtual, Rabu (26/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah merancang sebuah gerakan untuk mengampanyekan wakaf tunai. Gerakan ini diinisiasi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

"Gerakan wakaf ini sedang kami rancang. Saya sudah bicara dengan Presiden. Presiden setuju kita akan melakukan gerakan nasional wakaf tunai," ujar Ma'ruf dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional 2020, yang digelar secara daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Ma'ruf mengatakan, gerakan tersebut akan segera diluncurkan dan melibatkan seluruh pihak. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, menteri, kepala daerah, seluruh pejabat, hingga Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami ingin membangun gerakan nasional wakaf tunai karena wakaf ini yang sebenarnya dalam Islam disebut pahala yang akan bertahan," ujar dia.

Sebelumnya, Ma'ruf mengatakan, potensi wakaf di Indonesia saat ini masih terbatas pada tujuan sosial.

"Pengelolaan aset wakaf saat ini, peruntukkannya masih terbatas pada tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid, atau mushala," ujar Ma'ruf saat peresmian penambahan layanan retina center di Rumah Sakit Achmad Wardi, Serang, Banten, secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Wapres Minta Pengelolaan Wakaf Lebih Profesional dan Kreatif

 

Menurut Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2019, kata Ma'ruf, pengelolaan wakaf yang sebagian besar terdiri dari aset tidak bergerak, belum banyak diarahkan untuk kegiatan produktif.

Padahal, kata dia, wakaf sebenarnya tidak harus berupa benda tidak bergerak seperti tanah, tapi bisa juga berupa uang dan surat berharga.

"Ada jenis wakaf yang disebut sebagai wakaf tunai. Wakaf jenis ini masih belum dikenal di Indonesia, karena selama ini wakaf hanya dipahami sebatas wakaf tanah," kata dia.

Wakaf tunai (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Wapres Sebut Literasi Masyarakat soal Wakaf Masih Rendah

Jenis wakaf tersebut termasuk surat-surat berharga yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, hukumnya Jawaz atau boleh.

Ma'ruf mengatakan, wakaf juga bisa dikembangkan di pesantren dengan membangun bank-bank wakaf untuk usaha ultra mikro.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan terutama di bidang ekonomi, baik di sektor keuangan maupun sektor riil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X