Menurut Menristek, Vaksinasi di Jabodetabek Harus Berbarengan

Kompas.com - 20/10/2020, 16:41 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO) Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, vaksin akan diberikan berdasarkan wilayah yang memiliki jumlah penyebaran Covid-19 tinggi.

DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang harus segera dilakukan vaksinasi.

Menurut Bambang, vaksinasi di Ibu Kota harus berbarengan dengan wilayah penyangga seperti Depok,  Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Baca juga: Tak Hanya Covid-19, Jokowi Juga Dinilai Menghadapi Pagebluk Oligarki

" Vaksinasi untuk Jakarta tidak bisa hanya fokus di Jakarta sendiri, tapi harus dalam satu kesatuan di Jabodatabek. Artinya, apabila vaksinasi di Jakarta, pada saat yang sama juga harus ada vaksinasi di Bodetabek," kata Bambang dalam diskusi 'HUT 56 Partai Golkar'secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Bambang mengatakan, hal yang sama juga berlaku untuk wilayah lain seperti Kota Bandung.

Menurut Bambang, langkah tersebut dilakukan agar proses agar kekebalan badan atau here immunity dapat segera tercapai.

"Tidak cukup hanya di kota Bandung, tetapi harus ada di kabupatennya, cimahi, dan lain-lain sehingga Bandung well cover," ujarnya.

Baca juga: UPDATE 20 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Ada 162.740 Orang

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, vaksin juga diprioritaskan diberikan untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dan pelayanan masyarakat, karena mereka paling sering melakukan kontak sosial dengan banyak orang.

"Kemudian, ada juga distribusi berdasarkan kelompok umur dan penyakit bawaan. Mereka harus dapat proteksi karena mereka begitu besar potensi terpapar Covid-19," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X