Pemerintah Diminta Tekan Kasus Covid-19 agar Tenaga Medis Tak Kewalahan

Kompas.com - 19/10/2020, 05:49 WIB
Dokter spesialis paru Erlina Burhan dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020).
DOKUMENTASI BNPBDokter spesialis paru Erlina Burhan dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19 dinilai tak cukup hanya dengan menambah fasilitas kesehatan dan kamar untuk isolasi pasien.

Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengatakan, pemerintah harus mampu menekan kasus Covid-19 agar tidak makin bertambah. Sebab jika pemerintah tak menekan kasus Covid-19 dan terus menambah rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan akan kewalahan karena jumlahnya terbatas.

"Masalahnya bukan hanya tambah rumah sakit, tambah alat, dan sebagainya. Bukan. Tapi kurangi saja kasusnya. Turunkan kasusnya dengan berbagai cara. Sehingga kerja rumah sakit juga lebih berkualitas," kata Erlina dalam rilis survei Indikator yang digelar secara virtual, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Survei Indikator: 54,3 Persen Masyarakat Nilai Penyebaran Covid-19 Terkendali

Erlina menuturkan, penambahan jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 juga membuat pasien non-Covid-19 enggan memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut. Para pasien justru khawatir tertular virus corona.

Sedangkan, banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit merupakan orang-orang dengan penyakit penyerta, seperti hipertensi, jantung, dan lain sebagainya.

Akibatnya banyak pasien dengan penyakit penyerta meninggal di rumah karena takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit.

"Kalau dikatakan oleh Pak Sandi (Sandiaga Uno) hotel bintang 3 penuh, ekonomi kembali menggeliat, tapi tolong Pak Menkominfo, Pak Ketua Kadin, keseimbangan dengan kesehatan itu jangan dilupakan," ujar Erlina.

"Kami merasa sedih sekali kalau ekonominya digenjot, kesehatan just business as usual. Saya bekerja di RS rujukan melihat ketimpangan. Pada saat pasien sangat banyak sekali, itu terjadi ketimpangan antara pelayanan dengan fasilitas dan tenaga medis," tutur dia.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi Sedikit Naik pada September 2020

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rita Rogayah mengatakan, hingga 11 Oktober 2020, Indonesia memiliki 903 rumah sakit rujukan Covid-19.

Rita mengatakan, 903 rumah sakit tersebut terdiri dari 132 RS rujukan Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan dan 771 RS rujukan Covid-19 berdasarkan SK Gubernur.

"Saat ini kami mempunyai 132 rs rujukan Covid-19 dari SK Menkes dan 771 rs rujukan Covid-19 SK Gubernur, dengan bertambahnya RS rujukan seperti ini, maka kapasitas RS yang mempunyai ruangan isolasi pun meningkat," kata Rita dalam gelar wicara BNPB secara virtual, Senin (12/10/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X