Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tekan Kasus Covid-19 agar Tenaga Medis Tak Kewalahan

Kompas.com - 19/10/2020, 05:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19 dinilai tak cukup hanya dengan menambah fasilitas kesehatan dan kamar untuk isolasi pasien.

Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengatakan, pemerintah harus mampu menekan kasus Covid-19 agar tidak makin bertambah. Sebab jika pemerintah tak menekan kasus Covid-19 dan terus menambah rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan akan kewalahan karena jumlahnya terbatas.

"Masalahnya bukan hanya tambah rumah sakit, tambah alat, dan sebagainya. Bukan. Tapi kurangi saja kasusnya. Turunkan kasusnya dengan berbagai cara. Sehingga kerja rumah sakit juga lebih berkualitas," kata Erlina dalam rilis survei Indikator yang digelar secara virtual, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Survei Indikator: 54,3 Persen Masyarakat Nilai Penyebaran Covid-19 Terkendali

Erlina menuturkan, penambahan jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 juga membuat pasien non-Covid-19 enggan memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut. Para pasien justru khawatir tertular virus corona.

Sedangkan, banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit merupakan orang-orang dengan penyakit penyerta, seperti hipertensi, jantung, dan lain sebagainya.

Akibatnya banyak pasien dengan penyakit penyerta meninggal di rumah karena takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit.

"Kalau dikatakan oleh Pak Sandi (Sandiaga Uno) hotel bintang 3 penuh, ekonomi kembali menggeliat, tapi tolong Pak Menkominfo, Pak Ketua Kadin, keseimbangan dengan kesehatan itu jangan dilupakan," ujar Erlina.

"Kami merasa sedih sekali kalau ekonominya digenjot, kesehatan just business as usual. Saya bekerja di RS rujukan melihat ketimpangan. Pada saat pasien sangat banyak sekali, itu terjadi ketimpangan antara pelayanan dengan fasilitas dan tenaga medis," tutur dia.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi Sedikit Naik pada September 2020

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rita Rogayah mengatakan, hingga 11 Oktober 2020, Indonesia memiliki 903 rumah sakit rujukan Covid-19.

Rita mengatakan, 903 rumah sakit tersebut terdiri dari 132 RS rujukan Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan dan 771 RS rujukan Covid-19 berdasarkan SK Gubernur.

"Saat ini kami mempunyai 132 rs rujukan Covid-19 dari SK Menkes dan 771 rs rujukan Covid-19 SK Gubernur, dengan bertambahnya RS rujukan seperti ini, maka kapasitas RS yang mempunyai ruangan isolasi pun meningkat," kata Rita dalam gelar wicara BNPB secara virtual, Senin (12/10/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com