Adanya Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja Dinilai Berdampak pada Kesenjangan Kualitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, adanya pasal pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat berdampak pada kesenjangan kualitas pendidikan, meskipun hanya berlaku di kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Ini enggak boleh dilakukan meskipun di KEK, karena kita tahu salah satu problem utama pendidikan kita adalah soal kesenjangan kualitas,” ujar Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Ubaid mengatakan, kawasan ekonomi khusus dapat dikembangkan di banyak daerah di Indonesia. Hal ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan dari kualitas pendidikan.

"Kalau ini diterapkan di kawasan tertentu, maka akan melanggengkan kesenjangan dan memperlebar kesenjangan ke kawasan-kawasan lain," ucap Ubaid.

"Di sinilah petaka kesenjangan kualitas akan berkembang dan merata ke daerah-daerah lain. Karena itu, kita harus hentikan dan tolak supaya ini tidak terjadi,” kata dia.

Baca juga: Masih Ada Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan Baleg DPR

Menurut Ubaid, kesenjangan kualitas akibat komersialisasi di kawasan ekonomi khusus berakibat juga terhadap akses pendidikan masyarakat.

"Kita akan kembali ke zaman di mana anak-anak miskin 'dilarang' sekolah, karena sekolah menjadi barang dagangan dan berbiaya mahal," ujar Ubaid.

"Maka, regulasi ini bukan membawa kemajuan, tapi justru kemunduran bagi dunia pendidikan kita," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi (Awi) menjelaskan terkait masih adanya pasal pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).

Baca juga: Soal Polemik RUU Cipta Kerja, Wapres Minta PBNU Dinginkan Suasana

Pasal 65 dalam UU Cipta Kerja (versi 905, 1.035, dan 812 halaman) itu menuai protes dari pegiat pendidikan. Pasal ini terdapat dalam Paragraf 12 yang mengatur pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 65 Ayat (1) berbunyi: "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.

Menurut Awi, tidak ada ketentuan yang mewajibkan perizinan berusaha dalam ranah pendidikan.

"Jadi pasal 65 itu ada kata 'dapat' di situ, jadi proses perizinan pendidikan dapat menggunakan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan, di situ ada kata 'dapat' ya bukan 'wajib'," ujar Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

"Dapat itu boleh menggunakan, boleh tidak menggunakan," kata dia.

Baca juga: Polemik Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Sempat Dicabut Lalu Kembali Dicantumkan

Baidowi mengatakan, secara umum klaster pendidikan sudah dikeluarkan dari UU Cipta Kerja.

"Enggak ada lagi (klaster pendidikan), cuma ada pengaturan terkait itu dicantumkan Pasal 65 untuk menjembatani rencana pendirian lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus," ujar Baidowi.

"Kita tahu semualah kawasan ekonomi khusus itu bicara bisnis, bicara ekonomi, orang punya duit semua, orang kaya di situ, komersialisasi pasti ada di situ, makanya kita gunakan klausul itu hanya untuk di kawasan ekonomi khusus yang mendapat izin dari pemerintah pusat," ucap politisi PPP ini.