Polemik Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Sempat Dicabut Lalu Kembali Dicantumkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah rupanya kembali mencantumkan pasal sektor pendidikan dalam UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Pasal mengenai pendidikan dicantumkan pada paragraf 12 terkait Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65 ayat (1) UU Cipta Kerja yang berbunyi, "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini".

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.

Baca juga: Pendidikan Diatur UU Cipta Kerja, LP Maarif NU: Kami Sangat Kecewa, Merasa Dibohongi

Kemudian, Pasal 65 Ayat (2) UU Cipta Kerja berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Keberadaan pasal sektor pendidikan ini mengejutkan. Sekalipun pasalnya berjumlah sedikit.

Sebab, DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan dari draf RUU Cipta Kerja dalam Rapat Panja Baleg DPR dan pemerintah, Kamis (24/9/2020).

Alasannya, menurut Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, banyak penolakan dari organisasi masyarakat atas sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan sektor pendidikan adalah nirlaba.

"Karena ada putusan MK bahwa prinsip pendidikan itu nirlaba, bukan komersialisasi. Kita juga meminta perlu pengaturan agar pendidikan tidak berorientasi profit tapi lebih orientasi sosial," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com Sabtu (26/9/2020).

Baca juga: Kemenag: Satuan Pendidikan Islam Tetap Berlakukan Sistem PJJ

Awi juga membantah anggapan bahwa sektor pendidikan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja agar pembahasan RUU sapu jagat itu bisa dipercepat.

"Enggak begitu. Tapi lebih pada konsepsi yang memang tidak pas masuk di sini. Karena kami sudah dua kali melakukan penundaan pembahasan," ujar dia.

Adapun, sebelum dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja, terdapat sejumlah undang-undang terkait pendidikan yang akan dibahas yaitu UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran.

Lantas, bagaimana reaksi pegiat pendidikan atas Pasal terkait Pendidikan dalam UU Cipta Kerja tersebut?

Ingkar janji

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, DPR dan pemerintah tak menepati janji terhadap dunia pendidikan dan pegiat pendidikan dengan kembali mencantumkan sektor pendidikan dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: Komisi X Khawatir Pendidikan Dikomersialisasi Setelah Diatur UU Cipta Kerja

"Hal ini menjadi bukti bahwa anggota DPR sedang melakukan prank terhadap dunia pendidikan, termasuk pegiat pendidikan. Sebelumnya dengan pede-nya mereka mengatakan klaster pendidikan telah dicabut dari RUU ini, ternyata sebaliknya," kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2020).