Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Inkubasi Halal Perlu Dibangun untuk Kembangkan Ekonomi Syariah

Kompas.com - 15/10/2020, 15:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pusat inkubasi halal perlu dibangun di berbagai daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pusat inkubasi halal dibutuhkan, kata dia, karena titik sentral dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada para pelaku usaha itu sendiri.

"Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian (usaha syariah)," ujar Ma'ruf saat memberi orasi ilmiah secara online di Dies Natalis Universitas Diponegoro (Undip), Semarang ke-63, Kamis (15/10/2020).

Selain itu, pusat-pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) juga perlu dibangun.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Dewan Syariah Nasional Terus Berinovasi

Namun, pembangunannya harus didukung infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah.

Ma'ruf mengatakan, baik pusat inkubasi halal maupun pusat bisnis syariah dapat dilakukan dari pengembangan dana sosial syariah untuk mendorong terciptanya usaha-usaha syariah baru.

"Termasuk khususnya bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil," kata dia.

Tujuannya, kata dia, agar para pelaku usaha syariah itu menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain).

Baca juga: Wapres: Keuangan Syariah Arus Baru Perekonomian Indonesia

Dengan demikian, hal tersebut juga akan memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

Di sisi lain, Ma'ruf juga ingin agar pengembangan ekonomi syariah diarahkan sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan utamanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Jadi pengembangan ekonomi syariah, bukan hanya demi ekonomi syariah itu sendiri, tetapi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com