Wapres: Inkubasi Halal Perlu Dibangun untuk Kembangkan Ekonomi Syariah

Kompas.com - 15/10/2020, 15:16 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pusat inkubasi halal perlu dibangun di berbagai daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pusat inkubasi halal dibutuhkan, kata dia, karena titik sentral dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada para pelaku usaha itu sendiri.

"Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian (usaha syariah)," ujar Ma'ruf saat memberi orasi ilmiah secara online di Dies Natalis Universitas Diponegoro (Undip), Semarang ke-63, Kamis (15/10/2020).

Selain itu, pusat-pusat bisnis syariah (Syaria Business Center) juga perlu dibangun.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Dewan Syariah Nasional Terus Berinovasi

Namun, pembangunannya harus didukung infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah.

Ma'ruf mengatakan, baik pusat inkubasi halal maupun pusat bisnis syariah dapat dilakukan dari pengembangan dana sosial syariah untuk mendorong terciptanya usaha-usaha syariah baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Termasuk khususnya bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil," kata dia.

Tujuannya, kata dia, agar para pelaku usaha syariah itu menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain).

Baca juga: Wapres: Keuangan Syariah Arus Baru Perekonomian Indonesia

Dengan demikian, hal tersebut juga akan memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

Di sisi lain, Ma'ruf juga ingin agar pengembangan ekonomi syariah diarahkan sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan utamanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Jadi pengembangan ekonomi syariah, bukan hanya demi ekonomi syariah itu sendiri, tetapi untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.