Kompas.com - 15/10/2020, 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrat di Badan Legislasi DPR, Bambang Purwanto mengatakan, pihaknya sudah menerima draf Undang-undang Cipta Kerja.

Bambang mengatakan, draf tersebut diperoleh dari Sekretariat Badan Legislasi (Baleg DPR).

"Sudah, kemarin malam saya minta ke sekretariat Baleg (draf final UU Cipta Kerja) 812 halaman," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (15/10/2020).

Bambang mengatakan, saat ini draf tersebut tengah dibaca dan dibandingkan dengan draf RUU Cipta Kerja versi 905 halaman.

"Sedang disisir apakah sesuai dengan draf (RUU Cipta Kerja) 905 halaman," ujarnya.

Baca juga: Permudah Akses Draf Final Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah Diminta Tambah Kanal

Di samping itu, terkait jumlah halaman draf RUU Cipta Kerja yang berubah-ubah, Bambang menilai, alasan yang disampaikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Apalagi draf RUU yang sudah disahkan dalam Rapat Paripurna dianggap sudah sempurna oleh masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan perubahan jumlah halaman karena  perubahan format penyusunan dan spasi

"Bahwa draf awal 905 kemudian berubah dengan alasan format penyusunan dan spasi sehingga menjadi 1.035, tapi beberapa jam kemudian menyusut menjadi 812 halaman, pernyataan seperti ini menambah kegaduhan di kalangan masyarakat luas," ucapnya.

"Awalnya sudah banyak mendapat penolakan dari masyarakat ditambah pernyataan sekjen menambah keyakinan masyarakat kalau UU Ciptaker penyusunanya juga tidak sempurna," pungkasnya.

Baca juga: Ketiadaan Naskah Resmi UU Cipta Kerja Tunjukkan Wajah DPR yang Tertutup

Sebelumnya, draf UU Cipta Kerja telah diserahkan DPR ke presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Rabu (14/10/2020).

Draf tersebut telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengakui adanya perubahan substansi dalam draf final dengan draf yang beredar sebelumnya.

Namun, ia menjelaskan, perubahan tersebut merupakan penyelarasan keputusan saat RUU masih dibahas.

Hingga saat ini publik belum dapat mengakses draf UU Cipta Kerja di situs resmi DPR atau pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
Uji Materi 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Uji Materi "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Nasional
Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Nasional
Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Nasional
Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Nasional
KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

Nasional
Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Nasional
Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Nasional
BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.