Kompas.com - 14/10/2020, 14:35 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy, saat meninjau infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan. DOK. BPJSMenko PMK Muhadjir Effendy, saat meninjau infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempercepat verifikasi dan pembayaran rumah sakit-rumah sakit yang melayani pasien Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memberikan keynote speech dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan dengan tema "Komitmen Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan bagi Peserta JKN di Era Adaptasi Kebiasaan Baru" secara daring, Rabu (14/10/2020).

"Saya terima kasih atas dukungan BPJS terutama dalam memverifikasi rumah sakit-rumah sakit yang harus dibantu untuk segera mendapatkan pembayaran pelayanan yang dilakukan untuk para pasien Covid-19," kata dia.

"Saya mohon ini terus ditingkatkan, dipercepat, upayakan betul-betul dalam verifikasi tanpa harus butuh waktu lama untuk menyelesaikan persoalan administrasi karena itu berkaitan dengan keadaan rumah sakit," ucap Muhadjir.

Baca juga: Keluarga Tak Mau Di-tracing, Sebut Swab Hanya Akal-akalan Rumah Sakit

Muhadjir mengatakan, apabila rumah sakit tidak bisa mendapatkan dana BPJS Kesehatan secepatnya, hal tersebut menjadi beban rumah sakit tersebut dalam melayani.

Apabila pelayannya terlambat, kata dia, penanganan pasien Covid-19 ataupun yang lainnya juga bisa terhambat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau rumah sakit tidak bisa mendapatkan dana secepatnya, tentu itu akan menjadi beban dalam upaya kita melayani. Kalau pelayanannya terhambat otomatis penanganan Covid-19 dan yang lainnya juga terhambat," kata dia.

Hingga 30 September 2020, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ada sebanyak 222.481.554 jiwa atau 80 persen dari penduduk Indonesia.

Baca juga: Tetap Buka Layanan Tatap Muka, BPJS Kesehatan Perketat Protokol Kesehatan di Kantor Cabang

Sementara itu, pemerintah juga telah mendaftarkan penduduk miskin pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 131,6 juta jiwa.

Jumlah tersebut terdiri dari 96,8 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 35 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.