Saat Judicial Review UU Cipta Kerja Dinilai Sebagai Cara Paling Tepat

Kompas.com - 09/10/2020, 17:07 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Judicial review dinilai sebagai upaya konstitusional yang paling tepat, setelah pihak Istana memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

Meskipun sebelumnya menguat desakan publik agar Presiden Joko Widodo menerbitkan perppu tersebut. Bahkan, seiring dengan desakan itu, sejumlah aksi unjuk rasa digelar di berbagai daerah untuk menyikapi pengesahan UU tersebut.

MK pun diharapkan dapat bersikap netral ketika menangani permohonan uji materi kelak.

Baca juga: Penjelasan Sekjen DPR soal Draf UU Cipta Kerja yang Tak Dibagikan Saat Rapat Paripurna

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, rencana pengajuan judicial review menguat setelah aksi mogok nasional yang dilakukan kelompok buruh selama tiga hari terakhir sejak Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020) kemarin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Selain perlawanan di MK, KSPI bersama 32 federasi buruh lainnya juga akan melanjutkan aksi penolakan dengan cara konstitusional lainnya.

Baca juga: Polri Sebut Polisi Turut Jadi Korban Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Dukungan atas rencana judicial review juga diberikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, pengajuan judicial review merupakan langkah terhormat dan tepat dibanding melakukan mobilisasi massa.

Terlebih, pada saat ini Indonesia dan seluruh masyarakat di dunia tengah menghadapi situasi pandemi Covid-19.

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Said Aqil melalui keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: Demo UU Cipta Kerja, Epidemiolog Ingatkan Potensi Klaster Demonstran

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X