Komnas Perempuan: Sampai Hari Ini Tak Ada Payung Hukum yang Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Kompas.com - 07/10/2020, 15:14 WIB
Komnas Perempuan Komnas PerempuanKomnas Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, sampai saat ini tidak ada payung hukum yang dapat melindungi para pekerja rumah tangga.

Pekerjaan rumah tangga yang identik dengan perempuan juga dinilainya minim penghargaan 

“Kita semua juga paham bahwa hari ini tidak ada payung hukum yang dapat melindungi saudara-saudara kita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Tidak di dalam negeri, tidak pula di luar negeri,” ujar Andy Yentriyani dalam Diskusi Tokoh Agama Terhadap RUU Perlindungan PRT, Rabu (7/10/2020).

“Mungkin di luar negeri ada undang-undang perlindungan pekerja migran tetapi jangkauannya tidak sampai pada pekerja rumah tangga itu sendiri,” ujar dia.

Baca juga: DPR Didesak Segera Bahas RUU PKS dan RUU PPRT

Andy mengatakan, di Indonesia pekerjaan ini juga tidak masuk ke dalam hukum atau undang-undang ketenagakerjaan.

Apalagi, di omnibus law cipta kerja yang baru saja disahkan dan menuai banyak kritik, Ia mengatakan juga tidak ada perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, ada yang bertanya, kenapa tidak menggunakan undang-undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga saja, karena dalam UU tersebut juga mengatur orang yang tinggal bersama di dalam rumah satu atap.

Andy menjelaskan payung hukum yang ada di dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga tidak cukup karena meskipun mengatur tentang larangan terjadinya tindak kekerasan fisik, psikis maupun seksual, namun fokusnya lebih kepada hubungan kekeluargaan.

Baca juga: Persoalan Pendidikan di Tengah Mendesaknya Pengesahan UU-PPRT

“Tidak diatur tentang hubungan kerja yang memungkinkan terjadinya tindak eksploitasi dalam berbagai ragam, baik itu jam kerja yang panjang, upah yang tidak diberikan, dan seterusnya,” tutur Andy.

Ia mengatakan, Isu ini menjadi perhatian dari mandat Komnas perempuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan kepada perempuan dan untuk memajukan hak-hak perempuan utamanya yang telah dilindungi di dalam konstitusi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X