Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Tak Ada Diskriminasi Umat Islam di Indonesia

Kompas.com - 04/10/2020, 19:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, tak ada diskriminasi umat Islam di Indonesia.

Hal ini salah satunya dibuktikan dengan banyaknya muslim yang menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

"Siapa yang bilang umat Islam kok didiskriminasi? Enggak ada (diskriminasi)," kata Mahfud saat menghadiri sarasehan yang digelar Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep, Jawa Timur, disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (4/10/2020).

Baca juga: Mahfud Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 Meski Tanpa Pilkada, Wagub: Tak Berkorelasi Langsung

Mahfud mencontohkan dirinya sendiri sebagai santri yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam.

Ia lalu mencontohkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga seorang santriwati.

Para pejabat tinggi negara lainnya juga disebut Mahfud sebagai seorang muslim taat, seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, Mahfud menyebut, tak ada yang menyudutkan Islam di Indonesia dan tak ada pula kebijakan anti-Islam di Tanah Air.

"Jadi enggak ada di sini kebijakan anti-Islam, enggak ada. Tinggal saudara dan kita berjuang agar umat Islam itu mendapat porsi kemajuan yang proporsional," ujar dia.

Mahfud mengatakan, pada era awal kemerdekaan umat Islam memang mengalami kemunduran. Menurut kabar yang beredar, kala itu, lulusan madrasah tak boleh jadi polisi, tentara, atau dokter.

Namun, hal itu berubah sejak adanya aturan yang menyebutkan bahwa lulusan madrasah harus disamakan dengan lulusan sekolah umum.

Baca juga: Mahfud MD: Jangan Main-main sama Covid-19, Donald Trump Itu Dulu Enggak Percaya

Oleh karena itu, sejak tahun 70-an, banyak santri yang menjadi dokter, sarjana hukum, hingga insinyur. Pada era tersebut pula, santri mulai duduk di pemerintahan.

Memasuki tahun 90-an, santri mulai mengusai pemerintahan dengan menjabat sebagai pejabat eselon 1.

Saat itulah, di setiap kantor pemerintah ada masjid, pengajian, hingga majelis taklim. "Lah dari mana diskriminasinya? Nggak ada," ujar Mahfud.

"Umat Islam boleh maju, tetapi yang dikembangkan di dalam konsep kehidupan bernegara bagi umat Islam Indonesia adalah bukan Islam radikal," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com