Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Wapres: Lulusan Perguruan Tinggi Diharapkan Makin Tangguh

Kompas.com - 02/10/2020, 10:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung penuh kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ma'ruf mengatakan, program tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang tangguh dan relevan dengan kebutuhan zaman.

"Saya sepakat dan mendukung kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Dies Natalis Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB), secara daring, Jumat (2/10/2020).

"Kebijakan ini diharapkan agar lulusan perguruan tinggi nantinya semakin tangguh, memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan zaman," sambungnya.

Baca juga: Membingkai Keberagaman dalam Semangat Kampus Merdeka

Ia mengatakan, mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, dan ulet.

Mereka juga nantinya harus memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi setelah lulus.

Apalagi, kata dia, visi dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diutamakan untuk membekali mahasiswa tambahan pengetahuan dan keterampilan di luar keilmuan dasarnya.

"Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa ketika lulus nanti. Ketika mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih mata kuliah di luar program studi utama yang sesuai minatnya, diharapkan mereka lebih kreatif dan bertanggung jawab terhadap pilihannya," kata dia.

Baca juga: Merdeka Belajar–Kampus Merdeka: Antara Peluang dan Tantangan

Menurut Ma'ruf, dengan kebijakan Merdeka Belajar, Indonesia dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berpikir out of the box serta memiliki keterampilan ganda.

Ia mencontohkan, dengan kebijakan tersebut, Indonesia dapat menghasilkan insinyur yang memiliki kemampuan lain seperti desain grafis di samping kemampuan tekniknya.

Kemampuan lain itu, kata dia, dapat bermanfaat untuk mendukung kemampuan tekniknya.

Contoh lainnya adalah pengetahuan sosiologi yang berguna bagi para arsitektur dalam menerjemahkan kondisi sosial dalam disain teknisnya.

"Untuk mewujudkan visi dari kebijakan tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh elemen perguruan tinggi termasuk, Unram. Tenaga pengajar harus lebih siap, pilihan program studi yang relevan dengan perkembangan dan sesuai kebutuhan industri dan masyarakat juga harus dikembangkan," kata dia.

Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya

Termasuk juga pemanfaatan teknologi yang menurutnya harus diadopsi dengan skala dan takaran yang pas, serta proses belajar mengajar yang harus dibuat lebih dinamis.

Adapun kebijakan Kampus Merdeka merupakan salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar.

Peluncuran program Kampus Merdeka disampaikan Mendikbud Nadiem kepada media dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Membangun Narasi Bersama Akselerasi Pemulihan Ekonomi lewat Kampus Merdeka

"Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya," ujarnya.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang," lanjut Nadiem.

Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com