Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Kompas.com - 01/10/2020, 12:08 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19.

Setelah dipastikan halal, MUI bisa segera menerbitkan sertifikat untuk memastikan status tersebut.

"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," kata Doni sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis (1/9/2020).

Baca juga: Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Doni mengatakan, untuk menyiapkan program vaksinasi yang segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sejak Senin (28/9/2020), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini.

Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal di Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal di Kota Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini keberadaan vaksin menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya terus menyiapkan teknis vaksinansi, seperti melengkapi logistik, menetapkan target penerima, serta mekanisme penyuntikan vaksin.

Luhut pun meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.

“Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Luhut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X