Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Setelah dipastikan halal, MUI bisa segera menerbitkan sertifikat untuk memastikan status tersebut.

"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," kata Doni sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis (1/9/2020).

Doni mengatakan, untuk menyiapkan program vaksinasi yang segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sejak Senin (28/9/2020), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini.

Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal di Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal di Kota Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini keberadaan vaksin menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya terus menyiapkan teknis vaksinansi, seperti melengkapi logistik, menetapkan target penerima, serta mekanisme penyuntikan vaksin.

Luhut pun meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.

“Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, ada dua kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Dua kelompok itu adalah tenaga medis dan pekerja berusia 18 - 59 tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9/2020).

"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis," ujar Terawan sebagaimana dilansir dari Antara, Kamis (1/10/2020).

"(Prioritas) Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," kata dia. 

Hingga saat ini, kata Terawan, kebutuhan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia mencapai 320 juta dosis.

Kemudian, jika diukur dengan indeks pemakaian vaksin, maka pemerintah idealnya harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin.

"Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB," ucap Terawan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menuturkan, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.

Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan cold chain disiapkan untuk kedatangan vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.