Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Kompas.com - 01/10/2020, 12:08 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, ada dua kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Baca juga: BPOM dan Bio Farma Akan Audit Vaksin Covid-19 ke Sinovac China

Dua kelompok itu adalah tenaga medis dan pekerja berusia 18 - 59 tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9/2020).

"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis," ujar Terawan sebagaimana dilansir dari Antara, Kamis (1/10/2020).

"(Prioritas) Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," kata dia. 

Hingga saat ini, kata Terawan, kebutuhan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia mencapai 320 juta dosis.

Kemudian, jika diukur dengan indeks pemakaian vaksin, maka pemerintah idealnya harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin.

"Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB," ucap Terawan.

Baca juga: Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menuturkan, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.

Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan cold chain disiapkan untuk kedatangan vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X