Epidemiolog: Banyak yang Bisa Dilakukan Pemerintah, Tapi Tak Diimplementasikan

Kompas.com - 30/09/2020, 18:05 WIB
Bahan paparan ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengenai perkiraan tren kasus Covid-19 di Jakarta. Tangkapan layar webinar yang ditayangkan YouTube Pokja PPASBahan paparan ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengenai perkiraan tren kasus Covid-19 di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan opsi kepada pemerintah agar berhasil mengendalikan wabah Covid-19.

Namun, pemerintah tidak menjalankan opsi-opsi tersebut dan pada akhirnya memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

"Jadi waktu itu pandemi ini kita berikan opsi, tetapi tidak ada satupun opsi seperti pembatasan sosial berskala besar itu jauh dari harapan," kata Pandu pada webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita', Rabu (30/9/2020).

"Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah, itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Perda Penanganan Covid-19 Atur Pemulihan Ekonomi hingga Ciptakan Lapangan Kerja

Pandu juga menilai, strategi pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 selalu berubah-ubah.

Hal itu, kata dia, terlihat dari bergantinya nama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Kita lihat strateginya berganti-ganti tadinya gugus tugas, kemudian ada komite, satgas kemudian terakhir ada menteri yang bukan bidangnya (ikut menangani pandemi)," ujar Pandu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat terkait penanganan pandemi Covid-19, Senin (29/9/2020) kemarin.

Dalam rapat yang digelar secara virtual itu, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah instruksi dan langkah terbaru yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi, salah satunya instruksi untuk melakukan mini lockdown atau pembatasan aktivitas di lingkup kecil.

"Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata Presiden Jokowi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Nasional
LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Nasional
Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Nasional
KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X