Epidemiolog: Banyak yang Bisa Dilakukan Pemerintah, Tapi Tak Diimplementasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan opsi kepada pemerintah agar berhasil mengendalikan wabah Covid-19.

Namun, pemerintah tidak menjalankan opsi-opsi tersebut dan pada akhirnya memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

"Jadi waktu itu pandemi ini kita berikan opsi, tetapi tidak ada satupun opsi seperti pembatasan sosial berskala besar itu jauh dari harapan," kata Pandu pada webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita', Rabu (30/9/2020).

"Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah, itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Perda Penanganan Covid-19 Atur Pemulihan Ekonomi hingga Ciptakan Lapangan Kerja

Pandu juga menilai, strategi pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 selalu berubah-ubah.

Hal itu, kata dia, terlihat dari bergantinya nama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Kita lihat strateginya berganti-ganti tadinya gugus tugas, kemudian ada komite, satgas kemudian terakhir ada menteri yang bukan bidangnya (ikut menangani pandemi)," ujar Pandu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat terkait penanganan pandemi Covid-19, Senin (29/9/2020) kemarin.

Dalam rapat yang digelar secara virtual itu, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah instruksi dan langkah terbaru yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi, salah satunya instruksi untuk melakukan mini lockdown atau pembatasan aktivitas di lingkup kecil.

"Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata Presiden Jokowi.