Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Kompas.com - 29/09/2020, 19:22 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Hal itu dikatakan Wana terkait hasil pemantauan ICW terhadap tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020.

Hasilnya, tren penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum meningkat, namun kinerjanya masih belum optimal.

Baca juga: ICW: Kinerja KPK pada Semester I-2020 Terjun Bebas

 

"Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi," kata Wana melalui telekonferensi, Selasa (29/9/2020).

Salah satu aspek yang harus dievaluasi menurut Wana adalah, terkait pengenaan pasal pencucian uang.

Ia mengatakan, banyak penyidik yang kerap kali malas menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka.

"Terutama pada aspek pengenaan pasal pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa visi penegak hukum tidak sejalan dengan Presiden yakni memulihkan keuangan negara," ujar Wana.

Baca juga: ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan pada Semester I-2020 Meningkat 

Wana juga menyarankan pemerintah memotong anggaran institusi penegak hukum yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi.

Serta menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat meminta pertanggungjawaban kepada institusi penegak hukum mengenai tidak tercapainya realisasi penanganan perkara per semester I-2020.

Wana menuturkan, tren penindakan kasus korupsi secara keseluruhan yang dilakukan penegak hukum mengalami peningkatan.

"Memang di semester I-2020 ini mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan," kata Wana melalui telekonferensi, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I-2020 Naik Dibanding 2019

Berdasarkan data ICW, pada semester I-2019 tercatat ada 122 kasus korupsi dengan total tersangka 250 orang.

Pada periode yang sama tahun ini tercatat ada 169 kasus korupsi dengan total tersangka 372 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com