Kompas.com - 29/09/2020, 21:20 WIB
Seorang petugas di Laboratirium Dinas Kesehatan NTB, usai melakukan swab antigen, Selasa (22/9/2020) untuk memastikan apakah seseorang terpapar covid19 atau masih aman dari covid-19. FITRI RSeorang petugas di Laboratirium Dinas Kesehatan NTB, usai melakukan swab antigen, Selasa (22/9/2020) untuk memastikan apakah seseorang terpapar covid19 atau masih aman dari covid-19.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut tes cepat dengan metode swab antigen bisa digunakan di Indonesia untuk untuk menggantikan rapid test antibodi yang dinilai kurang akurat.

Sebab, metode tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Alat ini bisa digunakan sesuai rekomendasi WHO menggantikan rapid test antibodi," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Deteksi Kilat Corona, Swab Antigen Lebih Akurat Dibanding Rapid Test

Spesimen rapid test antigen ini adalah usapan di bagian pangkal tenggorokan dan hidung.

Wiku menyebut hasil dari rapid test antigen bisa keluar dalam beberapa menit.

Hasilnya juga lebih akurat dibanding rapid test antibodi yang menggunakan spesimen darah.

"Sehingga fungsi skrining yang bisa dilakukan dengan rapid test tersebut menjadi lebih efektif," kata dia.

Kendati demikian, Wiku menegaskan metode swab antigen ini hanya untuk metode screening.

Artinya, orang yang hasil tesnya reaktif harus tetap melakukan tes swab atau usap dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Baca juga: Beda Alur Pemeriksaan Rapid Test Antibodi dan Rapid Test Antigen

Adapun sampai saat ini, Wiku mengakui bahwa angka tes usap secara nasional masih belum mencapai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mematok 1 orang per 1.000 penduduk per pekan.

Namun ia menyebut sudah ada lima provinsi yang melampaui standar tersebut, yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua.

Ia mendorong daerah lain juga bisa terus menggencarkan testing untuk bisa memenuhi standar WHO.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X