Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Menkes Harus Berdiri di Barisan Terdepan dalam Tracking dan Tes Masif Covid-19"

Kompas.com - 29/09/2020, 15:28 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, meminta agar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ada di "barisan terdepan" untuk melakukan pelacakan dan tes Covid-19 masif di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, peningkatan kapasitas tes menjadi kunci penting dalam menekan laju penularan Covid-19.

"Saya mendorong Menkes berdiri di barisan terdepan dalam rangka melakukan tracking dan testing, yaitu melakukan swab test yang cukup banyak di daerah-daerah," kata Saleh saat dihubungi, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Anggota DPR: Menkes Terawan Perlu Tingkatkan Koordinasi Penanganan Covid-19

Menurut Saleh, Terawan perlu memfokuskan alokasi anggaran untuk pelacakan dan tes Covid-19.

Sebab, pelacakan dan tes ini sudah semestinya melibatkan semua warga tanpa kecuali. Sementara itu, tidak semua warga mampu melakukan tes Covid-19 secara mandiri.

"Saya minta anggaran Kemenkes bisa dialokasikan untuk itu. Karena banyak masyarakat yang saya yakin tidak mampu untuk melakukan swab sendiri. Sementara untuk tracing itu semua orang harus terlibat, tidak hanya yang kaya saja karena Covid-19 bisa menular siapa saja," ujar Saleh.

"Karena itu harus diinisasi Menkes Terawan agar peta penanganan Covid-19 menjadi jelas," tegasnya.

Selain itu, dia meminta Terawan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kemendagri serta Polri-TNI dalam penegakkan protokol Covid-19.

Kemudian, juga mendesak agar Kemenkes segera memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19.

Menurut laporan yang diterima Saleh, ada beberapa rumah sakit yang akhirnya tutup karena kekurangan alat pelindung diri (APD) untuk dokter dan tenaga medies sehingga tidak dapat melayani pasien.

"Menurut laporan, ada rumah sakit yang belum memenuhi kebutuhannya. Saya lihat Menkes serius, tapi anggarannya. Kami mendesak agar Menkes segera memenuhi itu supaya bisa menangani pasien Covid-19," ujarnya.

Berikutnya, kata Saleh, sumber daya manusia (SDM) dalam penanganan Covid-19 perlu jadi perhatian.

Baca juga: Ramai soal Menkes Terawan, Kemenkes: Pak MK, Alhamdulillah Sehat

Ia menuturkan, di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah harus memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk menangani pasien Covid-19.

"Ada RS yang dokter spesialisnya tidak cukup. Itu sebelum Covid-19 kejadiannya sudah ada, tp di masa Covid-19 ini tentu sangat diperhatikan. Akibatnya, setiap ada penyakit yang tidak ada dokter spesialisnya merujuk ke rumah sakit di atasnya sehingga jadi penuh," tutur Saleh.

Kendati demikian, Saleh tak mau terlampau jauh memberikan penilaian terhadap kinerja Terawan.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo adalah yang paling tepat untuk menilai para menterinya. Hanya saja, kata Saleh, sejauh ini kerja Terawan dalam penanganan Covid-19 berprogres cukup baik.

"Yang bisa menilai langsung sebetulnya presiden. Tapi sejauh ini menurut saya apa yg dilaporkan ke Komisi IX masih on the track apa yang menjadi kewenangan Menkes," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com