Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Menkes Terawan Perlu Tingkatkan Koordinasi Penanganan Covid-19

Kompas.com - 29/09/2020, 14:04 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, menilai sejauh ini kerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam penanganan Covid-19 berproges dengan cukup baik.

Kendati demikian, ia memiliki sejumlah catatan agar penanganan pandemi ini lebih maksimal. Dia meminta Terawan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kemendagri serta Polri-TNI dalam penegakkan protokol Covid-19.

"Pak Terawan agar meningkatkan koordinasi antara Kemenkes dan kementerian lainnya agar protokol kesehatan bisa segera diterapkan. Karena saya yakin dia enggak sanggup sendirian hanya Kemenkes," tutur Saleh saat dihubungi, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Cerita Najwa Shihab, Hampir Setiap Pekan Kirim Undangan ke Menkes Terawan

Selanjutnya, Saleh mendesak agar Kemenkes segera memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19.

Menurut laporan yang dia terima, ada beberapa rumah sakit yang akhirnya tutup karena kekurangan alat pelindung diri (APD) untuk dokter dan tenaga medis sehingga tidak dapat melayani pasien.

"Menurut laporan, ada rumah sakit yang belum memenuhi kebutuhannya. Saya lihat Menkes serius, tapi anggarannya. Kami mendesak agar Menkes segera memenuhi itu supaya bisa menangani pasien Covid-19," ujarnya.

Berikutnya, kata Saleh, sumber daya manusia (SDM) dalam penanganan Covid-19 perlu jadi perhatian.

Ia menuturkan, di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah harus memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk menangani pasien Covid-19.

Baca juga: Ini Alasan Najwa Shihab Ingin Undang Menkes Terawan ke Mata Najwa

Terakhir, yang juga penting adalah pelacakan dan tes Covid-19. Saleh mengatakan Terawan mesti ada di "barisan terdepan" dalam pelacakan dan tes Covid-19 secara masif di seluruh Indonesia.

"Saya minta anggaran Kemenkes bisa dialokasikan untuk itu. Karena banyak masyarakat yang saya yakin tidak mampu untuk melakukan swab sendiri. Sementara untuk tracing itu semua orang harus terlibat, tidak hanya yang kaya saja karena Covid-19 bisa menular siapa saja," kata Saleh.

"Karena itu harus diinisasi Menkes Terawan agar peta penanganan Covid-19 menjadi jelas," tegasnya.

Hingga Senin (28/9/2020), pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 278.722 orang, dengan 206.870 sembuh dan 10.473 meninggal dunia.

Pada rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020), Presiden Joko Widodo meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menekan kasus aktif dan angka kematian Covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, rata-rata kasus aktif di Indonesia masih sedikit lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia. Namun, Jokowi meminta agar laju kasus aktif ini harus terus ditekan.

Baca juga: Terawan Jarang Muncul di Publik, Luhut: Mungkin Dia Enggak Suka Bicarap

Ia kemudian mengatakan angka kematian Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi daripada angka kematian Covid-19 di dunia.

Jokowi menyebut, meskipun angka kematian Covid-19 di Indonesia terus menurun, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kematian Covid-19 dunia.

"Dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen sekarang. Meskipun kalau kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia, kita masih sedikit lebih tinggi. Karena rata-rata kematian dunia mencapai 3,01 persen. Ini menjadi tugas kita besama untuk menekan lagi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com