Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat gabungan telah memberikan sanksi sebanyak 1.866.458 kali kepada pelanggar protokol kesehatan yang terjaring Operasi Yustisi sepanjang 14 hingga 27 September 2020.

Operasi yang digelar untuk menekan penyebaran Covid-19 itu menyasar masyarakat yang tidak disiplin menggunakan masker.

Salah satu sanksi yang diberikan adalah denda. Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Yustisi itu, denda yang terkumpul mencapai Rp 1,6 miliar.

"Denda administrasi sebanyak 25.484 kali dengan nilai denda sebesar Rp 1.610.994.425," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan pada Pilkada

Selain itu, sanksi teguran lisan diberikan sebanyak 1.341.027 kali dan teguran tertulis sebanyak 296.898 kali.

Kemudian, terdapat satu kasus yang berakhir pada sanksi kurungan, 1.077 kali penutupan tempat usaha dan 201.971 kali sanksi kerja sosial.

Sementara, khusus pada Minggu (27/9/2020) kemarin, tercatat lebih dari 200.000 orang terjaring operasi tersebut di Tanah Air.

"Total sasaran yang dituju sebanyak 299.036 dengan perincian, orang yang terjaring razia 240.678, 29.895 tempat, dan 28.463 kegiatan," ucapnya.

Baca juga: Warga Jakarta Cari Hiburan ke Bekasi Selama PSBB, Wali Kota: Asal Protokol Kesehatan Dijaga

Dari kegiatan yang dilakukan, Awi mengungkapkan, terdapat 196.083 sanksi yang diberikan.

Rinciannya, 146.076 teguran lisan, 27.456 teguran tertulis, 55 kali penutupan tempat usaha, 20.909 kali sanksi kerja sosial.

Terakhir, sanksi denda dijatuhkan sebanyak 1.587 kali dengan nilai uang yang terkumpul sebanyak Rp 107.520.000.

Diberitakan, sanksi yang diberlakukan selama Operasi Yustisi menyesuaikan dengan peraturan daerah (perda) yang berlaku di tiap wilayah.

Sanksi yang diberikan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Baca juga: Melanggar Protokol Kesehatan, Kampanye Calon Gubernur Jambi Dibubarkan

Lewat peraturan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta setiap pemimpin daerah menetapkan peraturan serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Kendati demikian, apabila sanksi yang diterapkan dinilai belum efektif, Polri akan memidanakan pelanggar protokol kesehatan.

"Apabila sudah kita ingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, penerapan UU mau tidak mau, suka tidak suka, akan kita lakukan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium," ucap Wakapolri Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).