KILAS

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 28/09/2020, 08:00 WIB
Ilustrasi cuci darah. ThinkstockphotosIlustrasi cuci darah.

KOMPAS.com – Seorang ibu asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vera Santi (33), tidak bisa lagi ikut berkeliling membantu suaminya menjajakan es sari kacang hijau.

Pasalnya, ia mengidap penyakit komplikasi, yakni diabetes, gagal ginjal, jantung, dan paru-paru, sehingga membuatnya harus lebih banyak istirahat di rumah.

Bahkan, gagal ginjal itu membuat kondisi Vera semakin memburuk, dokter sampai memintanya cuci darah dua kali dalam seminggu.

Untungnya, Vera sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kalau enggak pakai BPJS Kesehatan, biaya untuk cuci darah sekitar Rp 1,3 juta, belum sama obatnya. Kalau sama obat bisa sampai Rp 1,5 juta,” ungkapnya saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Tak hanya cuci darah, dalam perjalanannya, Vera sering pula menjalani sedot air. Ini karena orang yang mengikuti program cuci darah bisa mengalami kencing tidak lancar sehingga menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ibu satu anak ini pun mengaku sangat terbantu dengan pelayanan program JKN dari BPJS Kesehatan yang sudah bagus.

“Sudah bagus, tidak ada bedanya dengan yang (kategori) umum,” terangnya, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena kondisinya tidak stabil.

Vera pun bercerita, layanan subsidi silang ini telah membantu dirinya menghadapi penyakit yang diderita tanpa biaya sepeser pun. Terlebih lagi, saat ini dia sudah tidak bisa membantu suaminya bekerja lagi.

Baca juga: BRI Berikan Kemudahan Cicilan Kartu Kredit untuk Peserta BPJS Kesehatan

Kemudian, karena harus menemani Vera cuci darah dua kali seminggu, suaminya hanya bisa berjualan empat kali dalam tujuh hari. Ia mendapat penghasilan kotor antara Rp 200.000 – Rp 300.000 per hari.

Keluarga Vera pun merasa tidak keberatan menjadi peserta JKN. Menurut Vera, alasan memilih JKN bukan karena biaya yang lebih murah, tetapi layanan yang diberikan sudah lengkap, yaitu kontrol, obat, kamar, dan lainnya tanpa perlu ada biaya tambahan.

Dalam BPJS Kesehatan, Vera sendiri sudah menjadi peserta JKN Kelas III. Setiap bulannya, dia rutin membayar Rp 25.500.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X