Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Persalinan Caesar Meningkat, BPJS Kesehatan Kuatkan Peran TKMKB

Kompas.com - 03/09/2020, 10:21 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk persalinan dengan metode operasi caesar meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (3/9/2020), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan, pada 2019 tercatat ada 608.994 prosedur operasi caesar di rumah sakit.

Sementara itu, persalinan normal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tercatat ada 1.066.559 prosedur.

Jika ditotal, dari 1.675.553 prosedur persalinan, sebanyak 36 persen merupakan prosedur persalinan dengan operasi caesar.

"Padahal kasus operasi caesar menurut rekomendasi World Health Organization (WHO) adalah sebesar 10-15 persen. Tentu hal ini perlu jadi perhatian kita bersama,” ungkap Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady.

Baca juga: Promosikan Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan, BPJS Kesehatan Bekerja Sama dengan FKTP

Untuk mengendalikan angka tersebut, lanjut Maya, penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan juga harus dilakukan secara menyeluruh.

Untuk itu, BPJS Kesehatan akan berupaya mengendalikannya dengan memperkuat peranan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB).

“TKMKB beranggotakan organisasi profesi, pakar klinis, dan akademisi yang ahli di berbagai bidang ilmu,” ujarnya dalam Pertemuan Nasional II TKMKB tahun 2020, Selasa (01/09/2020).

Sistem jaminan mutu ini meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta.

Maya pun berharap, TKMKB bisa menjadi pihak yang independen, serta menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para pemangku kepentingan utama, baik fasilitas kesehatan, pemerintah, maupun BPJS Kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Kembangkan Upaya Pencegahan Kecurangan Program JKN-KIS

Hal ini berguna untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN-KIS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk itu, pada 2020 ini BPJS Kesehatan menetapkan strategi pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan melalui penguatan peran TKMKB," katanya.

Lebih lanjut, Maya mengatakan, pihaknya berharap ada pedoman atau kriteria dalam menentukan tindakan operasi caesar, agar dapat melakukan review utilisasi atau audit medis menggunakan instrumen tersebut.

Penyebab tingginya persalinan caesar

Sementara itu, Ketua TKMKB Pusat Adang Bachtiar mengatakan, tingginya jumlah persalinan caesar bisa disebabkan kurang terkontrolnya rujukan dari FKTP ke rumah sakit.

Walau begitu, lanjutnya, sebenarnya BPJS Kesehatan sudah memberikan rujukan non spesialistik, yakni dari FKTP ke jejaringnya, seperti bidan.

Baca juga: Peserta BPJS Kesehatan Bisa Gratis Vaksin Covid-19, tetapi...

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com