Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kompas.com - 25/09/2020, 20:19 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus harian Covid-19 sudah empat kali pecah rekor pada pekan ini.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Senin (21/9/2020) kasus harian Covid-19 kembali memecahkan rekor dengan penambahan 4.176 kasus dalam kurun waktu 24 jam.

Penambahan tersebut memecahkan rekor angka sebelumnya pada Sabtu (19/9/2020) yakni sebanyak 4.168 kasus baru dalam 24 jam.

Baca juga: Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Kemudian pada Rabu (23/9/2020) rekor kasus harian Covid-19 kembali dipecahkan dengan adanya penambahan 4.465 kasus.

Lalu, Kamis (24/9/2020) tercatat kembali rekor kasus harian Covid-19 dengan total penambahan 4.634 kasus dalam 24 jam.

Terakhir, pada Jumat (25/9/2020) tercatat lagi rekor kasus harian Covid-19 sebanyak 4.823 kasus.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 266.845 kasus terhitung sejak kasus perdana Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ( IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai, saat ini pencegahan penularan virus corona (Covid-19) di masyarakat masih kurang.

Menurut Ede, strategi pemerintah untuk mencegah penularan di masyarakat juga belum berhasil.

Sikap masyarakat terhadap pandemi pun ia nilai belum sesuai dengan harapan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19.

"Jadi harusnya tanda kutip kayaknya bukan lagi pendekatan edukasi atau pendekatan promosi kesehatan berarti harus proteksi di sini," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

"Dan proteksi ini harus dikuatkan dengan aspek legal," kata dia. 

Ede juga menduga, angka positivity rate Covid-19 di Indonesia tengah mengalami kenaikan.

Positivity rate merupakan persentase pasien yang positif Covid-19 berdasarkan tes. Cara menghitungnya dengan membagi jumlah total kasus positif dengan tes yang dilakukan.

"Yang testing di atas 25.000 itu bukan kemarin saja, dulu pun pernah. Isunya justru positivity rate-nya yang malah naik. Yang di-testing sekarang sudah bagus 25.000 orang," kata Ede.

"Testing-nya sudah 40.000, 30.000 orangnya 25.000 kan, tetapi ternyata yang positif masih di atas 10 persen kan, bahkan jauh dari lima persen," kata dia.

Ede mengatakan, kenaikan angka positivity rate itu terjadi karena pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dilakukan maksimal.

Selain itu, beberapa daerah yang mengalami penambahan kasus cukup tinggi tidak melaksanakan PSBB.

"Kebijakan besar PSBB itu ya jangan Jakarta doang kalau tujuannya adalah untuk menghentikan laju penularan," kata dia.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperpanjang, Ini Studi Kriteria Melonggarkan Penguncian saat Pandemi

Ede juga berharap, pemerintah terus memperbanyak jumlah tes virus corona.

"Jakarta kan sampai hari kemarin testing-nya 30 persen dari nasional, dengan segitu saja kasus sudah tinggi, nah apalagi kalau daerah lain diberlakukan testing yang lebih merata," ujar Ede.

Meski demikian, Ede mengingatkan, tes Covid-19 tersebut harus berdasarkan hasil penelusuran kontak atau contac tracing, sehingga hasil pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan upaya menekan kasus Covid-19.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih penanganan pandemi Covid-19.

Ia khawatir, kasus Covid-19 akan terus bertambah jika Kepala Negara tidak mengambil alih penanganan pandemi.

"Jadi kalau sesuai dengan targetnya enggak tercapai ya sudah presiden harus pimpin langsung penanggulangan," kata Pandu kepada Kompas.com, Jumat (25/9/2020)

"Tidak ada lagi gugus tugas, tidak ada satgas, pemerintah dengan kementerian-kementerian menanggulanginya," kata dia 

Pandu menilai, penanganan saat ini belum efektif untuk menekan penularan Covid-19, sehingga penularan di masyarakat masih terus terjadi.

Oleh karena itu, ia menilai presiden perlu turun langsung menangani pandemi Covid-19.

"Supaya efektif harus ditangani langsung oleh negara. Orang di mana-mana enggak ada gugus tugas kok, cuma di Indonesia saja pakai gugus tugas, pakai satgas," ujar dia.

Baca juga: Melonjaknya Kasus Covid-19 Jadi Penyebab IHSG Jatuh 2,24 Persen dalam Sepekan

Pandu juga menyarankan agar daerah yang memiliki tambahan kasus harian tinggi menerapkan PSBB.

Selain itu, melakukan contac tracing yang masif dan efektif sehingga bisa menekan laju angka kasus Covid-19.

"Surveilans juga harus jalan, kampanyenya juga harus jalan, kampanye untuk orang pakai masker, jaga jarak dan tiga M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)," ucap Pandu Riono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com