Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Kompas.com - 25/09/2020, 18:35 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memastikan, pemerintah menyediakan fasilitas tes usap gratis untuk satu keluarga apabila ada anggota keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut Bintang, hal ini berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo yang mulai khawatir dengan peningkatan Covid-19 dari klaster keluarga.

"Kalau dari keluarga tersebut sesuai ini, nanti akan dapat PCR atau swab gratis yang ditanggung Satgas daerah tersebut," kata Bintang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

"Nanti satgas daerah yang akan tindak lanjut melakukan tracing kepada keluarga," sambung dia.

Baca juga: 8 Pasien dari 2 Klaster Keluarga Dinyatakan Sembuh, Salatiga Masih Zona Oranye

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat diimbau segera melapor apabila ada salah satu anggota keluarganya yang positif Covid-19.

Menurut dia, masyarakat bisa melapor ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan terdekat.

Berdasarkan laporan itu, maka akan dilakukan tes usap kepada seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Jika hasilnya positif Covid-19, maka akan dilakukan isolasi atau pun perawatan.

Bintang menambahkan saat ini Kementerian PPA tengah menyiapkan protokol kesehatan untuk keluarga.

Protokol ini akan menjadi pedoman untuk mencegah penularan virus corona dalam satu atap rumah tangga.

Baca juga: Cegah Klaster Keluarga, Warga Diimbau Ganti Pakaian dan Mandi Saat Pulang ke Rumah

"Kemudian, protokol kesehatan juga akan mengatur bagaimana ketika ada keluarga yang terpapar," kata Bintang.

Presiden Jokowi sebelumnya juga sempat menyinggung soal penularan Covid-19 lewat klaster keluarga saat memipin rapat kabinet paripurna, awal bulan ini.

"Karena yang selalu kita kejar-kejar adalah tempat umum, tempat publik, tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus-harus hati-hati di klaster-klaster yang tadi saya sampaikan, klaster keluarga. Karena di rumah kita sudah merasa aman, justru di situlah, yang kita harus hati-hati," kata Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com